Alasan Luhut Bentuk Family Office: Tarik Kekayaan Negara Lain untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Aisha Shaidra

Selasa, 2 Juli 2024 16:04 WIB

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk family office atau kantor keluarga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia punya peluang mendapat keuntungan dari family office. "Family office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional," kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Tempo pada Selasa, 2 Juli 2024.

Terlebih, kata dia, data dari The Wealth Report menunjukkan bahwa populasi individu super kaya di Asia diperkirakan tumbuh 38,3 persen selama periode 2023-2028. Sementara di Indonesia, diprediksi tumbuh 34 persen. "Ada dana US$ 11 triliun yang mereka mau cari tempat nangkring. Sekarang banyak di Singapura, Dubai, Hongkong. Kita tawarkan itu, susun regulasinya," ungkap Luhut.

Namun, Luhut menegaskan bahwa pemerintah menghindari pencucian uang. Sehingga, orang asing yang hendak menaruh uangnya itu wajib datang ke Indonesia. Selain itu, pemerintah mewajibkan mereka berinvestasi. "Kemudian, harus pakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi," kata Luhut. "Itu nanti yang kita pajaki. Kalau sudah investasi kan banyak proyek di sini."

Pemerintah meyakini pengelolaan dana berbasis keluarga ini memiliki daya tarik tersendiri di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan hal tersebut sudah dipikirkan dari segi potensi.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan tidak ada tantangan untuk membuat family office di Indonesia. Hal ini karena Indonesia telah memiliki regulasi dan hanya membutuhkan penyesuaian saja. “Tidak ada tantangan. Hanya penyesuaian regulasi karena kita sudah memiliki dan daya tarik Indonesia sekarang bukan hanya di financial assets tetapi juga di aset-aset lain,” ucap Sandiaga usai mengikuti rapat internal mengenai family office di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Advertising
Advertising

Senada dengan yang disampaikan Luhut, Sandiaga menjelaskan, total potensi dana yang dikelola family office bisa mencapai US$ 11,7 triliun. “Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, kita bicara angka US$ 500 miliar (setara Rp 8 ribu triliun dengan asumsi kurs Rp 16.360 per dolar AS) itu cukup besar dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Pilihan editor: Jokowi Bakal Bentuk Tim Family Office, Target Kelola Dana hingga Rp 8 Ribu Triliun

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

Berita terkait

Catatan Ekonom Soal Asumsi Dasar Makro dalam RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Tak akan Jauh dari 2024

12 jam lalu

Catatan Ekonom Soal Asumsi Dasar Makro dalam RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Tak akan Jauh dari 2024

Ekonom menaksir pertumbuhan ekonomi pada 2025 hanya berkisar 4,9 hingga 5 persen saja jika menggunakan pendekatan yang sama dalam 10 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

22 jam lalu

Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya

Kominfo: Kesenjangan Infrastruktur Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital

1 hari lalu

Kominfo: Kesenjangan Infrastruktur Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Kominfo menginisiasi visi Indonesia Digital 2045 sebagai salah satu alternatif peta jalan menuju perencanaan strategis transformasi digital.

Baca Selengkapnya

Soal Family Office di Bali: Luhut Opimistis, Pakar Sarankan Pemerintah Berikan Bukti

1 hari lalu

Soal Family Office di Bali: Luhut Opimistis, Pakar Sarankan Pemerintah Berikan Bukti

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office di Pulau Bali

Baca Selengkapnya

Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

1 hari lalu

Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Serikat Pekerja menyebutkan alasannya.

Baca Selengkapnya

Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

1 hari lalu

Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa kurang setuju usulan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberian insentif fiskal bagi orang kaya di Family Office

Baca Selengkapnya

PPKM Darurat 3 Tahun Lalu: Masih Ingat Pembatasan Ketat dan Aturan Makan dan Minum di Restoran?

2 hari lalu

PPKM Darurat 3 Tahun Lalu: Masih Ingat Pembatasan Ketat dan Aturan Makan dan Minum di Restoran?

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021. Masih ingat pembatasan dan aturannya?

Baca Selengkapnya

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

2 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen asumsi dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

2 hari lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Jepang Hadapi Kekurangan Hampir Satu Juta Pekerja Asing pada 2040

2 hari lalu

Jepang Hadapi Kekurangan Hampir Satu Juta Pekerja Asing pada 2040

Jepang menghadapi kekurangan hampir satu juta pekerja asing pada 2040, jika pemerintah ingin mencapai tujuan pertumbuhan ekonominya

Baca Selengkapnya