TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk tak hanya menjamin pasokan listrik guna memenuhi kebutuhan daya total di lokasi upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Lebih dari itu, ia meminta perusahaan pelat merah itu untuk memastikan pasokan listrik interkoneksi Kalimantan.

"Kami ingin PLN, baik melalui PLTS ataupun gardu induknya mampu memasok listik, tak hanya untuk kebutuhan daya total untuk venue upacara HUT Kemerdekaan, tapi juga memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman," ujar Erick saat meninjau IKN seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 29 Juni 2024.

Dalam peninjauan sehari penuh di IKN itu, rombongan Kementerian BUMN itu mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Training Center PSSI, Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dan Istana Presiden berikut lapangan di depan Istana yang akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus mendatang.

Erick dan beberapa Direktur Utama BUMN juga meninjau finalisasi berbagai fasilitas yang dibangun dan disiapkan BUMN di IKN. Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Erick didampingi Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari.

Perusahaan milik BUMN, kata Erick, juga siap menunjang aneka fasilitas, terutama untuk pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang di IKN. Dia menyatakan persiapan khusus juga dirancang untuk upacara kemerdekaan pertama di IKN ini.

"Dengan waktu tersisa, sekitar sebulan lebih, kunjungan ini bersama para Dirut dan Wadirut BUMN untuk memastikan semua fasilitas yang menjadi tanggung jawab kami bisa selesai tepat waktu," kata dia.

Selain pasokan energi baik listrik dan gas untuk kantor pemerintahan di atau IKN. Erick mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan BUMN untuk menyuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas.

Ia memastikan penugasan penting yang diberikan Presiden Jokowi kepada Kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan berbagai fasilitas penting dan utama untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN, hingga kini masih sesuai jadwal.

"Mulai dari Istana Presiden, rumah tapak jabatan menteri, hingga kantor kementerian koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas," ujar Erick Thohir.

Khusus untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI, PLN akan menggunakan PLTS di IKN untuk memasok listrik sebanyak 10 MW dari kapasitas sebesar 50 MW, Gas Insulated Substation (GIS) 150 KV dengan kapasitas 2x60 MVA, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 9 unit gardu hubung serta gardu distribusi. Untuk kebutuhan daya total venue utama rangkaian upacara HUT RI sebesar 1,5 MW, PLN menjamin keandalan backup supply berupa genset dan UPS.

Lebih jauh, Erick juga memaparkan jaringan telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab PT Telkom (Persero) Tbk. "Bagaimana kesiapan layanan dan infrastruktur sehingga acara HUT RI yang berlangsung di IKN dan Jakarta bisa berlangsung pararel, termasuk siaran langsung melalui TV Pool dan konsep acara yang interaktif komunikasi berjalan lancar," ucapnya.

PT Telkom yang bertanggung jawab dalam urusan telekomunikasi telah menyiapkan jaringan Fixed Broadband (FBB) di 10 lokasi IKN dan Jakarta dengan kehandalan prima. Telkom akan menyiapkan total kapasitas backbone sebesar 200 Gbps serta 34 BTS Telkomsel untuk mobile broadband (2G, 4G, 5G) yang dapat melayani 35 ribu pelanggan.

Dengan konsep acara HUT RI yang bersamaan antara IKN dan Jakarta, Telkom juga berkewajiban memastikan pelaksanaan TV Pool berlangsung mulus sehingga komunikasi interaktif antara Istana Presiden IKN dan Istana Merdeka Jakarta tidak mengalami kendala.

Sedangkan keberadaan BUMN Karya ditugaskan dalam kesediaan beragam fasilitas fisik untuk Istana Presiden yang sudah mencapai 77,9 persen dan Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri yang terdiri dari 36 unit.

Selain itu, BUMN Karya lainnya yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga bertanggung jawab dalam pembangunan Gedung Sekretaris Presiden yang telah mencapai 91,12 persen, Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan (80,14 persen), serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (85,22 persen).

Pilihan Editor: Jokowi akan Berkantor di IKN Juli, Pembangunan Istana Presiden Sudah 85 Persen