Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

Rabu, 26 Juni 2024 14:09 WIB

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut pemerintah tidak perlu menahan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubidi lebih lama. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM hingga Juni 2024.

"Serahkan saja keputusannya kepada Pertamina, untuk menetapkan harga BBM nonsubsidi sesuai harga keekonomian," kata Fahmy melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Juni 2024.

Dengan begitu, pemerintah tidak perlu membayar kompensasi kepada Pertamina ketika harga BBM nonsubsidi ditetapkan di bawah harga keekonomian. "Menaikkan harga BBM nonsubsidi juga untuk mencegah potensi krisis ekonomi di Indonesia," kata dia.

Hal ini berbeda dengan harga BBM subsidi. Alih-alih menaikkan harganya, menurut Fahmy, pemerintah justru perlu menahan harga BBM subsidi hingga Desember 2024. Pasalnya, kenaikan harga BBM subsidi bakal otomatis memicu inflasi. Walhasil, harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat. Terlebih, saat ini rupiah masih terus melemah terhadap dolar.

"Di tengah pelemahan rupiah yang belanjut, melambungnya inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Bahkan, bisa menyulut krisis ekonomi," ujar Fahmy. "Jika pemerintahan Presiden Jokowi nekat menaikkan harga BBM subsidi, ini juga akan menjadi beban bagi pemerintahan presiden terpilih Praboso Subianto."

Advertising
Advertising

Biasanya, Pertamina bakal menyesuaikan harga BBM nonsubsidi setiap awal bulan karena mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Namun sepanjang 2024, kenaikan harga BBM nonsubsidi hanya terjadi pada Januari.

Seperti diketahui pemerintah menahan harga BBM hingga Juni 2024. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin, 26 Februari 2024. Selain menahan harga BBM, pemerintah juga menahan harga listrik hingga Juni 2024.

Adapun harga BBM nonsubsidi Pertamina yang berlaku saat ini, yakni Pertamax Rp12.950 per liter; Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter; Pertamax Turbo Rp14.400 per liter; Dexlite Rp14.550 per liter; dan Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Ihwal potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juli mendatang, PT Pertamina Patra Niaga belum membuat keputusan. "Masih kami review," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Rabu, 26 Juni 2024.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengaku belum ada rapat lintas kementerian untuk membahas harga BBM untuk Juli 2024, baik BBM subsidi maupun nonsubsidi. "Kalau belum ada rapat, belum ada (pembahasan) apa-apa,” ujar Arifin ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, dikutip dari Antara. Ia juga mengatakan belum ada arahan dari Presiden Jokowi ihwal nasib harga Pertalite maupun Pertamax series.

Tak hanya harga BBM, Arifin juga mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait kelanjutan harga listrik. “BBM, listrik, sama aja. Belum (rapat), belum," ujarnya.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Efek Rembesan Akibat Nilai Tukar Rupiah Rp 16.400 Per Dolar AS, Ini Maksudnya

Berita terkait

Patra Logistik Digugat Pailit Tak Bayar Utang Rp528 Juta

15 jam lalu

Patra Logistik Digugat Pailit Tak Bayar Utang Rp528 Juta

Kuasa hukum Putra Patra Utama, Tiur Henny Monica, mengatakan bahwa total tagihan yang harus dibayarkan Patra Logistik Rp528.294.510.

Baca Selengkapnya

Ekonomi Semakin Sulit dan Marak PHK, Kelas Menengah Rentan Miskin Makan dari Tabungan

1 hari lalu

Ekonomi Semakin Sulit dan Marak PHK, Kelas Menengah Rentan Miskin Makan dari Tabungan

Kondisi perekonomian yang semakin sulit dan maraknya PHK menyebabkan banyak kelas menengah rentan miskin. Mereka bertahan hidup dari sisa tabungan.

Baca Selengkapnya

Program Biosolar B40 Prabowo Tahun Depan Diklaim Hemat Devisa Rp404 T, LSM Lingkungan: Ancam Keselamatan Hutan

1 hari lalu

Program Biosolar B40 Prabowo Tahun Depan Diklaim Hemat Devisa Rp404 T, LSM Lingkungan: Ancam Keselamatan Hutan

Pembukaan hutan untuk kebun sawit guna memenuhi kebutuhan Biosolar setara dengan penghilangan 342,5 juta CO2.

Baca Selengkapnya

Tampil di MotoGP Indonesia, Motor Ducati Desmosedici GP Milik Bezzecchi dan Di Giannantonio Pakai Livery Spesial Merah Putih

2 hari lalu

Tampil di MotoGP Indonesia, Motor Ducati Desmosedici GP Milik Bezzecchi dan Di Giannantonio Pakai Livery Spesial Merah Putih

Pertamina Enduro VR46 Racing Team memakai corak berwarna merah putih seperti bendera Indonesia di sepeda motor mereka pada MotoGP Indonesia 2024.

Baca Selengkapnya

Pasokan Bahan Baku Gas Turun Imbas Kilang Pertamina Balongan Terbakar 2021, Polytama: Sudah Pasti Rugi

3 hari lalu

Pasokan Bahan Baku Gas Turun Imbas Kilang Pertamina Balongan Terbakar 2021, Polytama: Sudah Pasti Rugi

Suplai bahan baku gas propylene di PT Polytama Propindo terganggu dan jumlah produksi menurun akibat Kilang Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat, terbakar pada 2021.

Baca Selengkapnya

BBM Bersubsidi Batal Dibatasi, Pertamina Pastikan Tidak Ada Pengurangan Kuota

4 hari lalu

BBM Bersubsidi Batal Dibatasi, Pertamina Pastikan Tidak Ada Pengurangan Kuota

Pemerintah batal melakukan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi (BBM bersubsidi). Pertamina pastikan tidak ada pembatasan kuota.

Baca Selengkapnya

Kapal Pertamina Gas 1 yang Baru Berlabuh di Terminal Tanjung Sekong, Angkut 45.000 Metrik Ton LPG

5 hari lalu

Kapal Pertamina Gas 1 yang Baru Berlabuh di Terminal Tanjung Sekong, Angkut 45.000 Metrik Ton LPG

Kapal Pertamina Gas 1 (PG-1) milik PT Pertamina International Shipping telah berhasil membawa 45.000 metrik ton LPG.

Baca Selengkapnya

47.495 Pangkalan LPG Subsidi Milik Pertamina untuk Layani Banten, Jawa Barat dan Jakarta

5 hari lalu

47.495 Pangkalan LPG Subsidi Milik Pertamina untuk Layani Banten, Jawa Barat dan Jakarta

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat melayani distribusi bahan bakar minyak dan LPG di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dua Pekan Sekali LNG Tangguh Suplai Gas Cair ke PLTGU Jawa I Cilamaya

5 hari lalu

Dua Pekan Sekali LNG Tangguh Suplai Gas Cair ke PLTGU Jawa I Cilamaya

PLTGU Cimalaya menerima pasokan gas alam cair dari Tangguh Papua Train 3 dua pekan sekali.

Baca Selengkapnya

KPK Belum Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan dan Manage Service Digitalisasi SPBU

6 hari lalu

KPK Belum Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan dan Manage Service Digitalisasi SPBU

"Belum ada penyidikan perkara dimaksud. Apakah memang ada penyelidikan yang sedang berjalan, saya belum bisa memberitahu apa-apa," kata jubir KPK.

Baca Selengkapnya