TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut mengomentari usulan Kementerian PPN/Bappenas yang mengusulkan defisit anggaran 2025 ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB.

Selepas salat Idul Adha hari ini, Airlangga ditanyai penurunan target defisit anggaran untuk membiayai program makan siang gratis presiden terpilih. Ia mengatakan masalah tersebut masih dibahas.

"Defisit masih dalam pembahasan di Banggar (Badan Anggaran DPR) masih ditunggu hingga selesai dibahas," ujarnya di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Senin, 17 Juni 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Sri Mulyani. Menurut Airlangga anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

"Masing-masing K/L (Kementerian dan Lembaga) ada menterinya dan tiap menteri punya program, itu dibahas Kementerian dengan mitranya," ujarnya.

Sebelumnya pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu, 15 Mei 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin program makan siang dan susu gratis dapat diwujudkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dia memastikan, pemerintah baru mampu merealisasikan program itu sambil tetap menjaga defisit APBN agar tak lebih dari 3 persen.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin mengenai sumber pembiayaan yang bakal digunakan untuk makan siang dan susu gratis. “Kami telah mempelajari ini. Kami telah menghitung angka-angkanya, dan kami percaya diri akan dapat mewujudkan itu,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, sebenarnya menjaga defisit APBN agar tak lebih dari 3 persen, bukan suatu keharusan. Dia menilai, banyak negara yang tak menetapkan batas seperti Indonesia.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025,defisit anggaran ditargetkan pada kisaran 2,45-2,82 persen terhadap PDB.

Namun Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5-1,8 persen.

Ia menilai rentang target defisit APBN tersebut diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

ILONA | YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan Editor: Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka