DPR Minta BUMN Evaluasi Manajemen BSI

Reporter

Magang KJI

Editor

Aisha Shaidra

Sabtu, 8 Juni 2024 16:00 WIB

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen Bank BSI terkait buruknya layanan bank tersebut seperti yang dikeluhkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Menurut Amin, pihak Muhammadiyah memutuskan menarik semua dana milik Muhammadiyah dan organisasi yang berada di bawahnya, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari BSI sebagai akibat dari kurangnya respons yang baik dari BSI terhadap keluhan tersebut.

“Sebetulnya, bukan hanya Muhammadiyah yang mengeluhkan layanan BSI, selama ini banyak konsumen perorangan juga mengungkapkan ketidakpuasan kepada kami atas lambannya layanan BSI,” ungkap Amin melalui keterangan pers, Kamis 6 Juni 2024.

Menurut Amin, penting mengevaluasi kinerja manajemen Bank BSI guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang melayani umat, Bank BSI harus memberi layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, namun juga andal dan efisien.

Amin mengaku prihatin, pada tahun lalu sistem layanan BSI lumpuh akibat serangan virus ransomware oleh lockbit. “Semestinya manajemen Bank BSI serius berbenah dan memperkuat kualitas layanannya. Sayangnya itu masih jauh panggang dari api,” tegasnya

Advertising
Advertising

Menurutnya perusahaan yang beroperasi dalam bidang jasa keuangan seperti perbankan seharusnya menganggap kepercayaan nasabah sebagai prioritas utama. Ketika layanan perbankan sering mengalami gangguan, kepercayaan nasabah akan dapat terkikis.

“Aksi Muhammadiyah mengalihkan dana simpanannya ke bank lain, bukan hanya menjadi kerugian finansial bagi BSI tetapi juga indikasi hilangnya kepercayaan dari salah satu komunitas terbesar di Indonesia,” ujar Amin.

Menurut Amin, Direksi harus bertanggung jawab atas buruknya layanan dan kurangnya respons terhadap masalah tersebut.

Jika terbukti bahwa gangguan terjadi akibat kelalaian atau kegagalan manajemen, maka sebuah langkah yang wajar jika melakukan pergantian pada manajemen yang paling bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. "Jangan sampai ini dijadikan trigger bahwa perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini adalah simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah," katanya.

MOCHAMMAD FIRLY FAJRIAN (MAGANG)

Berita terkait

76 Pendaftar Calon Anggota BPK, MAKI Sarankan DPR Pilih Kalangan Profesional

11 jam lalu

76 Pendaftar Calon Anggota BPK, MAKI Sarankan DPR Pilih Kalangan Profesional

Sebanyak 76 orang mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. DPR diminta memilih dari kalangan profesional.

Baca Selengkapnya

DPR: Penggantian Komisioner KPU akan Dilakukan usai Jokowi Terbitkan Keppres

16 jam lalu

DPR: Penggantian Komisioner KPU akan Dilakukan usai Jokowi Terbitkan Keppres

Komisi II DPR menjelaskan mekanisme penggantian komisioner KPU setelah Hasyim Asy'ari dipecat.

Baca Selengkapnya

Cerita Nasabah BNI Terkejut Didaftarkan Buka Rekening hingga Transaksi Pinjol Rp 10 Juta

16 jam lalu

Cerita Nasabah BNI Terkejut Didaftarkan Buka Rekening hingga Transaksi Pinjol Rp 10 Juta

Seorang nasabah BNI, Dewi Rahmawati tak habis pikir soal sejumlah transaksi janggal hingga catatan pinjol atas nama rekeningnya hingga Rp 10 juta.

Baca Selengkapnya

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

17 jam lalu

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

Sejumlah elemen kepemudaan Muhammadiyah adakan petisi minta para elite mereka tak menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Alasan Erick Thohir Sebut PMN Tidak Hanya untuk BUMN Sakit, Tapi Juga Penugasan

19 jam lalu

Alasan Erick Thohir Sebut PMN Tidak Hanya untuk BUMN Sakit, Tapi Juga Penugasan

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak hanya ditujukan ke perusahaan pelat merah yang sakit.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Ingatkan Masalah Penggunaan Sirekap KPU di Pilkada 2024

19 jam lalu

Ramai-ramai Ingatkan Masalah Penggunaan Sirekap KPU di Pilkada 2024

Penggunaan Sirekap KPU di Pilkada 2024 menuai sorotan. Sejumlah kalangan ini menyoroti soal penyelenggara pemilu saat menggunakan Sirekap.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah: IUP Ormas Keagamaan Sejalan dengan Pemerataan Aset di Luar Oligarki

1 hari lalu

PP Muhammadiyah: IUP Ormas Keagamaan Sejalan dengan Pemerataan Aset di Luar Oligarki

Diktilitbang PP Muhammadiyah sebut IUP untuk ormas keagamaan sejalan dengan pemerataan aset di luar oligarki dan membantu beban APBN. Sinyal menerima IUP?

Baca Selengkapnya

BSI Siapkan 540 Kantor Cabang Selama Juli untuk Layanan Akhir Pekan

1 hari lalu

BSI Siapkan 540 Kantor Cabang Selama Juli untuk Layanan Akhir Pekan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI menyiapkan sebanyak 540 kantor cabang di berbagai wilayah di Indonesia untuk layanan akhir pekan selama Juli.

Baca Selengkapnya

Ungkap 5 Masalah Krusial Penyelenggaraan Haji 2024, Cak Imin Sebut Perlu Ada Revolusi

1 hari lalu

Ungkap 5 Masalah Krusial Penyelenggaraan Haji 2024, Cak Imin Sebut Perlu Ada Revolusi

Anggota DPR berharap Pansus Haji dapat melahirkan rekomendasi dan evaluasi yang lebih sempurna dan mengikat.

Baca Selengkapnya

MKD Telah Periksa 2 Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

1 hari lalu

MKD Telah Periksa 2 Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

MKD DPR RI telah memeriksa dua orang Anggota DPR yang diduga terlibat atau bermain judi online.

Baca Selengkapnya