PP Muhammadiyah Tarik Dananya dari BSI, Ini Profil Bank Syariah Indonesia

Sabtu, 8 Juni 2024 09:15 WIB

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar tentang Muhammadiyah yang menarik semua dana simpanan dan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menarik perhatian publik. Dana organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini diduga mencapai belasan triliun rupiah.

Salah satu Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyatakan bahwa penarikan ini dilakukan karena terlalu banyak dana Muhammadiyah yang ditempatkan di BSI, sehingga menimbulkan risiko konsentrasi. Penempatan dana di bank syariah lain masih sedikit. Menurut Anwar, bank syariah lain tidak mampu bersaing dengan margin yang ditawarkan BSI baik dalam penempatan dana maupun pembiayaan.

Anwar menjelaskan kondisi ini secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk). Sementara, penyimpanan Muhammadiyah di bank-bank syariah lain masih sedikit. “Bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal penempatan dana maupun pembiayaan,” ujar Anwar Abbas melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Juni 2024

PP Muhammadiyah mengumumkan penarikan dana dari BSI ke sejumlah bank syariah swasta setelah konsolidasi keuangan dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Yogyakarta pada 26 Mei 2024. Dalam memo bertanggal 30 Mei 2024, PP Muhammadiyah menyatakan bahwa dana tersebut akan dialihkan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan beberapa Bank Syariah Daerah. Dana juga akan dipindahkan ke bank lain yang sudah bekerja sama dengan Muhammadiyah.

Profil BSI

Advertising
Advertising

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi perhatian publik setelah mengalami gangguan pada semua sistem layanannya beberapa hari lalu. Gangguan ini membuat nasabah tidak dapat mengakses aplikasi BSI mobile dan mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi melalui ATM atau kantor cabang. Meskipun demikian, layanan perbankan syariah tersebut kini sudah mulai membaik.

BSI, yang merupakan hasil peleburan bank-bank syariah BUMN seperti PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRIsyariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah, didirikan dengan tujuan menjadi motor penggerak industri halal di Indonesia. Berikut ini adalah profil dan sejarah merger BSI serta cita-cita untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia.

Profil dan Sejarah Merger BSI

Dilansir dari laman resmi Bank Syariah Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi berdiri pada 1 Februari 2021, yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara.

BSI adalah hasil penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan izin merger tiga bank syariah ini pada 27 Januari 2021, yang tertuang dalam surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Kemudian, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan BSI.

Pembentukan BSI menjawab tantangan dari OJK terkait pengembangan keuangan syariah. Sejak 2016, OJK telah menyiapkan roadmap untuk pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Pada 2019, OJK mulai mendorong konsolidasi bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah dengan melakukan merger.

Pada 2 Juli 2023, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan rencana untuk menggabungkan bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BTN Syariah. Beberapa bulan kemudian, pemerintah resmi mengumumkan rencana merger dari tiga bank syariah Himbara: Mandiri, BRI, dan BNI Syariah.

Pada 11 Desember 2020, konsolidasi tiga bank Himbara menetapkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai nama perusahaan hasil merger. Setelah surat izin dari OJK terbit pada 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan BSI pada 1 Februari 2021.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85 persen, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25 persen. Sisanya adalah pemegang saham dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5 persen.

MICHELLE GABRIELA | RADEN PUTRI | HAN REVANA PUTRA

Pilihan Editor: Concentration Risk Jadi Alasan PP Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Apa Artinya?

Berita terkait

OJK Minta Ahmad Rafif Raya Kembalikan Dana Investor

10 jam lalu

OJK Minta Ahmad Rafif Raya Kembalikan Dana Investor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta influencer Ahmad Rafif Raya (ARR) yang juga pendiri PT Waktunya Beli Saham mengembalikan dana investor.

Baca Selengkapnya

Perludem Sebut Penggantian Hasyim Asy'ari Seharusnya Selesai Maksimal Sebulan

12 jam lalu

Perludem Sebut Penggantian Hasyim Asy'ari Seharusnya Selesai Maksimal Sebulan

Istana Kepresidenan menyatakan Jokowi tengah memproses surat keputusan presiden (Keppres) untuk pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU.

Baca Selengkapnya

PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

14 jam lalu

PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

Nama Mendikbudristek Nadiem Makarim dilirik PDIP untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Selama menjadi menteri berikut beberapa kebijakannya.

Baca Selengkapnya

OJK Beberkan Perkara Influencer Ahmad Rafif Gagal Kelola Dana Rp 71 Miliar hingga Dihentikan Kegiatannya

14 jam lalu

OJK Beberkan Perkara Influencer Ahmad Rafif Gagal Kelola Dana Rp 71 Miliar hingga Dihentikan Kegiatannya

OJK menghentikan kegiatan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang meliputi penawaran investasi hingga pengelolaan dana masyarakat tanpa izin otoritas.

Baca Selengkapnya

Luhut Soal Rencana Kenaikan Tarif Impor Barang sampai 200 Persen Termasuk Impor Tekstil

16 jam lalu

Luhut Soal Rencana Kenaikan Tarif Impor Barang sampai 200 Persen Termasuk Impor Tekstil

Menkomarinves Luhut Pandjaitan berikan penjelasan soal rencana pengenaan tarif impor barang asal Cina, termasuk impor tekstil hingga 200 persen.

Baca Selengkapnya

Bahlil Dorong Pemuda Katolik jadi Wirausahawan: Jangan Mimpi Kaya kalau Pilih jadi PNS

16 jam lalu

Bahlil Dorong Pemuda Katolik jadi Wirausahawan: Jangan Mimpi Kaya kalau Pilih jadi PNS

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengajak seluruh Pemuda Katolik dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi wirausahawan.

Baca Selengkapnya

Cerita Nasabah BNI Terkejut Didaftarkan Buka Rekening hingga Transaksi Pinjol Rp 10 Juta

16 jam lalu

Cerita Nasabah BNI Terkejut Didaftarkan Buka Rekening hingga Transaksi Pinjol Rp 10 Juta

Seorang nasabah BNI, Dewi Rahmawati tak habis pikir soal sejumlah transaksi janggal hingga catatan pinjol atas nama rekeningnya hingga Rp 10 juta.

Baca Selengkapnya

Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

17 jam lalu

Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

Dana kehormatan dan tunjangan bagi Legiun Veteran disebut hanya naik satu kali selama pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

18 jam lalu

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

Sejumlah elemen kepemudaan Muhammadiyah adakan petisi minta para elite mereka tak menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Alasan Erick Thohir Sebut PMN Tidak Hanya untuk BUMN Sakit, Tapi Juga Penugasan

19 jam lalu

Alasan Erick Thohir Sebut PMN Tidak Hanya untuk BUMN Sakit, Tapi Juga Penugasan

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak hanya ditujukan ke perusahaan pelat merah yang sakit.

Baca Selengkapnya