TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi nasib kelanjutan pembangunan sejumlah proyek setelah Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mundur.

Budi mengatakan ada tiga proyek Kementerian Perhubungan di IKN. Proyek tersebut adalah bandar udara internasional. Panjang lintasannya 3.000 meter. (Pembangunan) itu kira-kira sudah 50 persen," kata dia seusai mengikuti rapat evaluasi dan dengar pendapat di Gedung Senayan, Rabu, 5 Juni 2024.

Ia mengatakan bandara tersebut akan diberi nama Nusantara. Selain itu, proyek pembangunan kereta otonom atau autonomous rail transit (ART) di IKN. "Prinsipnya Presiden sudah setuju. Presiden (Jokowi) menganjurkan supaya kota lain menggunakan itu," tutur dia.

Menurut dia, pada 17 Agustus 2024 rencananya sudah ada operasi ART di IKN. Namun jumlah kereta yang beroperasi baru ditetapkan satu buah kereta. "Nanti ada tender, mungkin pemerintahan selanjutnya akan melakukan tender (kereta lainnya)," ucap dia.

Selanjutnya, dalam program berikutnya, akan ada pembangunan kendaraan electric vehicle (EV). Namun kendaraan tersebut direncanakan sebagai kendaraan komersial. "EV yang disediakan oleh pemerintah dan EV yang harus dimiliki oleh pejabat yang berkantor di sana," tutur dia.

Dengan mundurnya Kepala Otorita IKN bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Budi mengatakan tentu pembangunan infrastruktur di IKN akan tetap berjalan. Dia tak menanggapi apakah mundur dua pentolan Otorita IKN akan menghambat percepatan pembangunan di IKN.

Namun dia menyebutkan sejumlah proyek di IKN tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono. "Saya pikir Pak Basuki punya kapasitas untuk menyelesaikan itu semua," ucap dia.

Bambang dan Dhony mundur dari jabatan kepala dan wakil kepala Otorita IKN pada 3 Juni 2024. Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani menyarankan pemerintahan Jokowi berbicara dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan pengganti Bambang dan Dhony. Puan berharap agar mundurnya Bambang dan Dhony tidak menjadi hambatan pelaksanaan tugas OIKN.

Puan menegaskan pemerintah harus transparan terkait alasan pengunduran diri Bambang dan Dhony. Pasalnya, transparansi dibutuhkan agar tidak membuat investor ragu masuk ke IKN yang bertempat di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pilihan Editor: Apindo Minta Pimpinan Baru Otorita IKN Beri Kepastian Tanah dan Kelangsungan Proyek