TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berharap pimpinan baru Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa memberi kepastian berusaha dan berinvestasi di ibu kota baru. Shinta merespons perubahan kepemimpinan di institusi tersebut setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri.

"Siapapun pimpinannya, aspek pokok yang kami harap dapat diperhatikan secara khusus adalah isu status dan hak milik atau hak pengelolaan lahan di IKN dan sekitarnya," kata Shinta kepada Tempo, Selasa, 4 Juni 2024.

Selain itu, Shinta meminta kepastian kelangsungan proyek yang sudah berjalan pasca transisi pemerintahan dan kepastian relokasi maupun populasi di IKN. Menurutnya, ketiga hal tersebut sangat krusial di mata pelaku usaha dan investor untuk bisa memuttuskan penanaman modal di IKN.

"Kami berharap di bawah pimpinan Pak Basuki dan Pak Raja Juli, kepastian berusaha dan berinvestasi bisa ditingkatkan secara signifikan," kata dia.

Sebelumnya, Istana mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe pada Senin, 3 Juni 2024. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan alasan mundur pimpinan Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Namun teranyar, Presiden Jokowi hanya mengatakan pejabat Otorita IKN mundur karena memiliki alasan pribadi.

Usai menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Dhony, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Kepala negara juga mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ia akan bertugas di Otorita IKN hingga Kepala Negara menujuk lagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN definitif sesuai dengan perundang-undangan. Adapun saat ini, Basuki menambahkan, fokus utama yang akan ia jalankan untuk pembangunan IKN adalahh mempercepat penyelesaian masalah lahan sekaligus investasi.

"Pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau (Raja Juli Antoni) dipilih sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN, karena ini menyangkut status tanah," ujar Basuki. "Kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN, apakah dijual, disewa, atau KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha).

Pilihan Editor: Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja