Jokowi Yakin Mundurnya Bambang Susantono Tak Ganggu Investasi di IKN

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 5 Juni 2024 14:34 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan baju kaos kepada warga saat berkunjung ke Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan mengganggu investasi. Jokowi mengatakan pembangunan IKN akan terus berjalan. Ndak, ndak ndak. Enggak Ada masalah,” kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 5 Juni 2024, dikutip dari keterangan video.

“Delapan puluhan persen interior eksterior semuanya dalam proses semua. Insya Allah selesai lah selesai,” kata Jokowi soal pembangunan tahap pertama IKN mencakup infrastruktur dasar utama hingga gedung pemerintahan.

Istana Kepresidenan mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, pada Senin, 3 Juni 2024. Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak menjelaskan detail alasan Bambang dan Dhony mundur bersamaan. Meski begitu, Pratikno menyebut mundurnya kepala otorita IKN sudah dibahas sejak lama.

Ketika ditanya mengenai mundurnya Bambang pada Rabu, Jokowi pun tak membeberkan secara rinci alasannya. Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Bambang. "Karena alasannya, alasan pribadi," kata Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini menyebut Bambang sudah diberi tugas lain sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Sementara Dhony belum mendapat tugas apa pun.

Advertising
Advertising

Kini posisi Plt. Kepala Otorita IKN diisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni diberi tugas menjadi Wakil Kepala Otorita IKN.

Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Total investasi yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini belum ada realisasi dana dari investor asing. Pihak Swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN. Sebab sampai tahun ini, total anggaran untuk IKN sejak 2022 sebesar Rp 72,3 triliun.

Pilihan editor: Presiden Jokowi Akhirnya Bersuara Soal Mundurnya Pimpinan OIKN, Ini Pernyataannya

Berita terkait

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

1 jam lalu

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat khotbah Iduladha di hadapan Presiden Jokwoi berpesan agar manusia menyembelih sifat binatang.

Baca Selengkapnya

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

1 jam lalu

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

Kementerian ESDM menargetkan RUU EBET bisa beres sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi habis pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

2 jam lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

2 jam lalu

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

Presiden Jokowi membantah tudingan melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat disebut cawe-cawe Pilpres 2024, lalu Jokowi juga menyangkalnya.

Baca Selengkapnya

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

7 jam lalu

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

Presiden Jokowi memerintahkan lembaga/kementerian menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

7 jam lalu

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

8 jam lalu

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dilakukan pasca putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU tersebut melanggar kode etik atas tindak pelecehan.

Baca Selengkapnya

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

8 jam lalu

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya

Baca Selengkapnya

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

8 jam lalu

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

9 jam lalu

Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Berikut perjalanan kasusnya.

Baca Selengkapnya