Dianggap Tak Terbuka Soal Data Warga Menerima Relokasi Rempang, Ini Kata Kepala BP Batam

Minggu, 2 Juni 2024 17:58 WIB

Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi saat diwawancarai awak media, Kamis, 30 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi menanggapi temuan Ombudsman RI soal konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Salah satu temuan Ombudsman yaitu tidak terbukanya BP Batam soal data warga Rempang yang sudah menerima relokasi.

Rudi mengaku tidak mengetahui terkait permasalahan data tersebut. Yang pasti, kata Rudi, BP Batam selama ini tidak pernah menutup data warga yang mau menerima relokasi PSN Rempang Eco City.

"Tidak ada masalah, masak data (warga yang menerima relokasi) dirasahasiakan. Tidak, lah," kata Rudi menangapi pernyataan Ombudsman RI usai menghadiri acara groundbreaking pembangunan terminal II Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kamis, 30 Mei 2024.

Rudi menegaskan, kalau memang ada surat permintaan data pihaknya akan memberikan semua data warga yang menerima relokasi tersebut kepada Ombudsman RI. "Kalau surat ke kita, ya kita kasih lah, nggak mungkin nggak kita kasih, cuma data gitu aja kok, tak ada dusta diantara kita," ujarnya.

Meski begitu, Rudi juga akan memastikan lagi persoalan data yang diminta Ombudsman RI tersebut. Ia mengaku belum mendapatkan laporan dari bawahannya terkait permintaan data tersebut. "Tapi nanti saya tanya lagi deh, kalau kepentigannya boleh, kasih aja, saya belum dilaporkan, nanti saya tanya, setahu saya itukan bukan rahasia."

Ombudsman RI Minta PSN Rempang Dievaluasi

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ombudsman RI turun langsung ke Rempang untuk memonitoring kondisi terkini di kawasan PSN tersebut. Hasilnya mayoritas warga di lima kampung yang terdampak PSN Rempang Eco City tahap awal masih menolak relokasi.

Tidak hanya ke warga, Ombudsman RI juga mendatangi kantor BP Batam untuk meminta data jumlah warga yang menerima relokasi. Haslilnya dari total 800 KK yang terdampak pembangunan tahap awal hanya 94 KK yang bersedia pindah.

Namun Anggota Ombudsman RI Johannes Widijantoro menyayangkan BP Batam tidak memberikan data rinci 94 KK tersebut, termasuk asal kampungnya. Pasalnya, tahap pertama tidak semua kampung di Rempang terdampak pembangunan.

“Ya kami ambil tindakan korektif kepada BP Batam agar terbuka dalam data warga yang menerima direlokasi tersebut,” kata Johannes.

Sementara itu, salah seorang warga Rempang, Miswadi, mengatakan, pihaknya juga tidak mengetahui data jumlah warga yang sudah menerima relokasi tersebut. "Jangan sampai jumlah data warga yang menerima relokasi itu bukanlah warga lima kampung yang terdampak tahap pertama," katanya.

Pilihan Editor: BP Batam Akan Beri Santunan dan Relokasi bagi Warga Terdampak Rempang Eco City, Begini Rinciannya

Berita terkait

Ombudsman Minta 911 Peserta PPDB di Sumsel Dicoret, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ombudsman Minta 911 Peserta PPDB di Sumsel Dicoret, Ini Alasannya

Apa alasan Ombudsman meminta anulir hasil PPDB Sumsel?

Baca Selengkapnya

BP Batam Usulkan KEK Kesehatan

4 hari lalu

BP Batam Usulkan KEK Kesehatan

BP Batam mengusulkan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan. Supaya dokter asing bisa praktek di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Sebut Kecurangan PPDB 2024 Bukan karena Kebijakan tapi Kemauan Menjalankan Integritas

6 hari lalu

Kemendikbudristek Sebut Kecurangan PPDB 2024 Bukan karena Kebijakan tapi Kemauan Menjalankan Integritas

Kemendikbudristek menjelaskan soal kecurangan PPDB 2024 bukan pada kebijakan. Namun komitmen menjalankan integritas.

Baca Selengkapnya

PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

7 hari lalu

PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

Sejumlah masalah masih ditemui pada PPDB 2024. KPAI menyebut, ada siswa kurang mampu tak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi lantaran tak masuk DTKS.

Baca Selengkapnya

Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

8 hari lalu

Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

Ombudsman Sumbar juga menemukan satuan pendidikan yang menjual seragam sekolah.

Baca Selengkapnya

PSN Tanjung Sauh Batam akan Relokasi 200 KK, Perusahaan Klaim Semua Proses Terkendali

8 hari lalu

PSN Tanjung Sauh Batam akan Relokasi 200 KK, Perusahaan Klaim Semua Proses Terkendali

Pemerintah berencana membangun PSN Tanjung Sauh dengan target investasi Rp199 triliun.

Baca Selengkapnya

Ombudsman NTT: Baru Dibuka 19 Juni, Orang Tua Sudah Tak Bisa Daftar PPDB 2024

9 hari lalu

Ombudsman NTT: Baru Dibuka 19 Juni, Orang Tua Sudah Tak Bisa Daftar PPDB 2024

Ombudsman NTT menerima 8 aduan dari orang tua murid mengenai pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

10 hari lalu

Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menemukan 7 SMA di Palembang yang terindikasi melakukan kecurangan PPDB di jalur prestasi.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

10 hari lalu

Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

Rapat koordinasi soal PPDB itu dilakukan secara tertutup dan dihadiri 120 orang.

Baca Selengkapnya

BPKP Kerja Sama Perbaikan Tata Kelola BRIN dan Ombudsman

11 hari lalu

BPKP Kerja Sama Perbaikan Tata Kelola BRIN dan Ombudsman

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Riset Nasional (BRIN) serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bekerja sama.

Baca Selengkapnya