Airlangga Beberkan Alasan Keanggotaan OECD Diyakini Bakal Genjot Investasi ke Indonesia

Selasa, 28 Mei 2024 18:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Secretary-General Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Agustus 2023. Pertemuan itu salah satunya membahas soal rencana Indonesia menjadi anggota OECD. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin keanggotaan penuh Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD akan berdampak pada pertumbuhan investasi di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Airlangga usai mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat bertemu dengan Sekretariat Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa pagi, 28 Mei 2024. Setelah persamuhan tersebut, Ketua Umum Golkar ini mengatakan OECD akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai dukungan untuk meningkatkan iklim investasi.

“Ini sebagai salah satu support OECD bagaimana meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia setara dengan negara OECD dalam mengembangkan regulasi, sehingga investor nyaman untuk menambah berinvestasi di Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan pers.

Pemerintah Indonesia mendorong keanggotaan penuh OECD setelah menjadi salah satu negara Mitra Utama sejak 2007. Pada 2014, Indonesia menjadi co-chair bersama Jepang untuk memulai program regional OECD bagi ASEAN - perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Sebelumnya disampaikan, Jokowi menargetkan Indonesia masuk OECD dalam tiga tahun.

Jokowi melalui tim Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD yang dipimpin mempersiapkan keanggotaan penuh dalam organisasi ini. Aksesi keanggotaan OECD bakal terintegrasi dengan pembangunan jangka menengah Indonesia.

Advertising
Advertising

Airlangga menyebut Pemerintah Jokowi akan melakukan proses self-assessment dengan membuat memorandum dalam 250 hari kedepan. OECD juga akan membantu ekosistem semikonduktor serta meninjau bagaiman ASEAN menjalankan proses roadmap digital ekonomi framework agreement.

Dalam keterangan terpisah di Istana Jakarta pada pekan lalu, Airlangga mengatakan memorandum peninjauan akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh steering committee OECD, dalam sejumlah bidang seperti keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan detail kebijakan konsumer hingga teknologi digital.

Dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO juga turut hadir.

Pilihan Editor: Jokowi Mulai Persiapkan Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD

Berita terkait

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

1 jam lalu

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat khotbah Iduladha di hadapan Presiden Jokwoi berpesan agar manusia menyembelih sifat binatang.

Baca Selengkapnya

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

1 jam lalu

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

Kementerian ESDM menargetkan RUU EBET bisa beres sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi habis pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

6 Rekomendasi Tips Membantu Negara Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

1 jam lalu

6 Rekomendasi Tips Membantu Negara Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Ada sejumlah cara untukmembantu negara menguatkan rupiah

Baca Selengkapnya

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

2 jam lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

2 jam lalu

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

Presiden Jokowi membantah tudingan melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat disebut cawe-cawe Pilpres 2024, lalu Jokowi juga menyangkalnya.

Baca Selengkapnya

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

6 jam lalu

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

Presiden Jokowi memerintahkan lembaga/kementerian menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

6 jam lalu

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

7 jam lalu

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dilakukan pasca putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU tersebut melanggar kode etik atas tindak pelecehan.

Baca Selengkapnya

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

7 jam lalu

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya

Baca Selengkapnya

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

8 jam lalu

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Baca Selengkapnya