TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap III sudah dimulai. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut ada 25 paket dalam proyek tahap III, di antaranya pembangunan Gedung Polri dan Kementerian Pertahanan. "Progres fisik batch 3 (tahap tiga) sudah 5,4 persen," kata Danis ketika ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 17 Mei 2024.

Total pagu anggaran plus terkontrak dalam tahap III sebesar Rp 22 triliun. Jika ditotal dengan proyek tahap I dan tahap II, proyek pembangunan tiga tahap ini mencapai Rp 74 triliun. Sementara itu, paket fisik yang terkontrak dalam tiga tahap tersebut jumlahnya mencapai 96 paket.

Danis merinci, pada proyek tahap I, ada 40 paket yang dikerjaan dengan total pagu anggaran plus terkontrak sebesar Rp 24,8 triliun. Progres proyek tahap I telah mencapai 82,5 persen. Salah satu proyek yang masuk tahap ini adalah Istana Negara yang kini tengah digarap penyelesaiannya agar bisa digunakan saat upacar HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang.

Kemudian, pada tahap II, ada 34 paket yang dikerjaan. Total pagu anggaran plus terkontrak dalam tahap II nilainya mencapai Rp 27,6 triliun. Menurut Danis, progres fisik tahap ini tercatat sebesar 31,3 persen.

Danis menuturkan, pembangunan IKN dirancang dalam 5 tahap. Menurut Danis, sejumlah infrastruktur dasar sudah digarap dan terkontrak dalam tahap I, sehingga menurutnya kebutuhan biaya untuk IKN ke depan adalah untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar dan pemeliharaan. "Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi. Sebagian jalan tol sudah masuk kontrak," kata Danis.

Danis meyakini anggaran Rp 16 triliun yang rencananya akan digelontorkan pertahun oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, akan cukup membiayai proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN saat hadir di acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024.

Ke depannya, pembangunan IKN menurut Danis tidak bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN untuk pembangunan IKN menurutnya hanya menggunakan 20 persen sebanyak 80 persen sisanya diharapkan berasal dari investasi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai anggaran Rp 16 triliun jauh dari cukup. Ia menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total.

Trubus menuturkan pembangunan IKN tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Namun, perlu membangun pemukiman warga dan infrastruktur pendukung di sekitarnya. Ia menilai pemerintah bakal kesulitan mendapat investor untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Sebab, kondisi global menciptakan adanya polarisasi bagi negara-negara yang terbagi menjadi blok Amerika ataupun blok Cina.

RIRI RAHAYU | NOVALI PANJI NUGROHO