TEMPO.CO, Jakarta - Konservasi Indonesia (KI), Conservation International (CI), Kura-Kura Bali, dan MAPCLUB meresmikan pembangunan Blue Intelligence Resource Unit atau BIRU. Peresmian itu berlangsung di United in Diversity Bali, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Bali, pada Minggu, 19 Mei 2024.

Senior Vice President and Executive Chair KI, Meizani Irmadhiany mengatakan program itu akan menjadi pusat promosi program konservasi di bidang pembangunan berkelanjutan. Khususnya, di sektor kelautan atau SDGs 14. Baik program yang sedang berjalan, maupun yang akan datang.

"Idenya itu simple, bagaimana kami bisa membangun suatu sistem, terutama sistem pendanaan untuk benar-benar mengelola kawasan konservasi dan kawasan ekonomi BIRU itu secara bersamaan," kata dia usai presentasi dalam acara G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialogue di United in Diversity Bali, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Bali, pada Minggu, 19 Mei 2024.

Pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk meningkatkan pelestarian wilayah perairan sebanyak 30 persen di tahun 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, BIRU membutuhkan pembiayaan atau dana. Oleh karena itu, BIRU didukung oleh KI seperti Blue Halo S.

Blue Halo S diresmikan pada G20 tahun 2022 lalu. Namun, Meizani menjelaskan saat itu Blue Halo S hanya berfokus pada wilayah pengelolaan perikanan negara atau WPNRI 572 yang ada di 6 provinsi.

Kini, pendanaan itu juga diberikan ke kawasan yang secara ekologi atau keanekaragaman hayati. "Itu yang kami bangun sama-sama dengan teman-teman Green Climate Fund untuk pendanaan yang sistemnya blended finance," ucapnya.

Mereka menargetkan pendanaan awal sekitar US$ 60 juta dari segi hibah. "Nanti ke depannya juga bsia dikembangkan yang dari segi finance facility lebih besar lagi, sekitar mungkin US$ 200 - 300 juta," ujarnya.

Ia pun mengundang sektor swasta lainnya untuk mewujudkan visi BIRU dengan meningkatkan perekonomian yang positif terhadap alam dan upaya konservasi lewat pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas dan pembelajaran.

Dalam forum yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak para pemangku kepentingan di tingkat global untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan. Sehingga, kesenjangan pendanaan dapat teratasi.

"Khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," ucapnya.

Riset United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pembangunan SDGs 14 membutuhkan pendanaan ideal sebesar US$ 175 miliar per tahun. Namun, data 2013-2018 menunjukkan, pendanaan itu hanya sebesar US$ 2,9 miliar per tahun.

Pilihan Editor: Konservasi Indonesia Luncurkan Pembangunan BIRU, Apa Itu?