Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 17 Mei 2024 18:00 WIB

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menggelar rapat internal pada Jumat siang, 17 Mei 2024, soal implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku pada 10 Maret 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga hadir dalam persamuhan itu.

Lalu berita mengenai Tim gabungan Direktorat Polisi Air Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Ditpolair Baharkam Polri) kembali mengamankan lebih dari 91 ribu benur atau benih lobster selundupan dari salah satu gudang pengemasan di Sentul, Bogor. Bagaimana modus penyelundupan tersebut?

Kemudian berita tentang 1,4 juta sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi yang secara bertahap akan beralih wujud dari dokumen fisik menjadi elektronik dengan persyaratan dan ketentuan.

Berikutnya adalah berita mengenai Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktek yang melanggar hukum di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga bisa mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.

Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co:

  1. Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor
Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat internal pada Jumat siang, 17 Mei 2024, soal implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku pada 10 Maret 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga hadir dalam persamuhan sekitar 45 menit mulai pukul 14.00 WIB.

Mereka enggan memberikan komentar ketika ditemui usai rapat. "Nanti akan diumumkan," kata Airlangga ketika ditanya isi rapat sebelum meninggalkan Istana Negara.

Sementara Sri Mulyani bungkam saat ditanya soal rapat internal mengenai aturan pembatasan impor ini. Implementasi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mengatur pembatasan jumlah barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Tak hanya barang bawaan penumpang, kebijakan ini juga menyentuh aturan barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) serta larangan dan pembatasan impor. Semuanya diimplementasikan pada waktu yang sama.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Modus Penyelundupan Benih Lobster…

<!--more-->

  1. Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

Tim gabungan Direktorat Polisi Air Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Ditpolair Baharkam Polri) kembali mengamankan lebih dari 91 ribu benur atau benih lobster selundupan dari salah satu gudang pengemasan di Sentul, Bogor.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Drama Panca Putra, mengatakan ini merupakan penangkapan yang ke sekian kali. Sepanjang 2024, KKP dan tim gabungan sudah melakukan 8 kali penggagalan penyelundupan dengan total 982 ribu benih. Menurut dia para penyelundup banyak yang menggunakan modus yang sama, mendapat benih lalu melakukan pengemasan ulang dalam waktu tertentu. “Packing house (gudang tempat pengemasan benih) ini masih tersebar,” ujarnya di Kantor Ditpolair Baharkam Polri Jakarta Utara, 17 Mei 2024.

Tersebarnya tempat pengemasan dikarenakan benih lobster membutuhkan pengemasan kembali dan perlu diisi oksigen baru tiap 8 hingga 12 jam sekali. Awalnya para penyelundup biasanya mendapatkan benih dari nelayan. Pada kasus penyelundupan di di Sentul, tiga orang tersangka mendapatkannya dari Pelabuhan Ratu Sukabumi dan perairan sekitar Jawa. Mereka mengemas secara basah kemudian dibawa ke packing house di Bogor menggunakan mobil untuk dikemas kembali.

Menurut dia, benih bening lobster sangat sensitif dan hanya memiliki nilai jual apa bila peluang hidupnya besar. Jika mulai menguning akan jatuh harganya. Sehingga para penyelundup biasanya melakukan pergerakan cepat. Ia menambahkan, Mei dan Juni merupakan musim benih, sehingga pengawasan dan penindakan besar-besaran terus dilakukan.

Masa pengisian oksigen sangat bergantung pintu keluar mana yang akan digunakan. Drama memaparkan hal ini sama dengan yang terjadi di Jambi dan Sumatera Selatan. Pengirimannya ada yang melalui perairan, ada juga yang melalui bandara dengan koper dan masuk dalam bagasi. Ia menduga masih ada beberapa packing house yang tersebar, perlu diidentifikasi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: 1,4 Juta Sertifikat Tanah di Kabupaten Bekasi akan Beralih ke Elektronik…

<!--more-->

  1. 1,4 Juta Sertifikat Tanah di Kabupaten Bekasi akan Beralih ke Elektronik

Sebanyak 1,4 juta sertifikat tanah yang terdata pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, secara bertahap akan beralih wujud dari dokumen fisik menjadi elektronik dengan persyaratan dan ketentuan.

"Saat ini kita tengah bersiap bertransformasi dari sertifikat fisik ke sertifikat elektronik. Kabupaten Bekasi akan menerbitkan sertifikat elektronik mulai 3 Juni 2024," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Darman Satia Halomoan Simanjuntak di Cikarang, Jumat, 17 Mei 2024.

Ia mengatakan, perubahan bentuk sertifikat tanah tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan pertanahan di daerah itu.

Menurut dia, transformasi bentuk sertifikat tanah itu akan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan masyarakat pemilik lahan melakukan permohonan terlebih dahulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena sertifikat tanah dalam bentuk fisik yakni buku atau analog masih dinyatakan sah sebagai bukti kepemilikan sampai nanti berubah bentuk setelah melakukan permohonan sertifikat elektronik.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi…

<!--more-->

  1. Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktek yang melanggar hukum di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga bisa mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.

“Kami tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktek korupsi di lingkup Kementerian Pertanian,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2024.

Mentan meminta jajaran kerjanya bekerja dengan baik dan tidak menerima titipan apapun untuk kepentingan pribadi yang berujung pada korupsi.

"Saya tegaskan jangan ada titipan-titipan jabatan maupun proyek di Kementan. Dan ingat, bila ada yang melanggar aku kasih sanksi berat sampai pemecatan," ucap Amran.

Anmran mengaku tindakan tegas terhadap korupsi sudah dilakukan sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Saat itu, dia mencopot beberapa pejabat utama yang terbukti berbuat curang.

"Dulu pernah kami lakukan dan berhasil mendapat predikat anti-korupsi terbaik. Jadi Insya Allah ke depan kami perbaiki raportnya," kata Mentan.

Di tempat yang sama, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan perbaikan layanan menuju wilayah bebas korupsi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Berita terkait

Banjir Batik Impor dari Cina, Kemenperin Siapkan Proteksi Produk Lokal

7 menit lalu

Banjir Batik Impor dari Cina, Kemenperin Siapkan Proteksi Produk Lokal

Batik impor dari Cina kini membanjiri pasar Indonesia. Kementerian Perindustrian siapkan sejumlah langka proteksi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

2 jam lalu

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan memberikan beasiswa untuk para santri hingga mendapat gelar doktor di sektor ekonomi syariah

Baca Selengkapnya

Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

2 jam lalu

Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi KUR Syariah mencapai Rp 16,7 triliun pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

2 jam lalu

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

Presiden Jokowi bertolak menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

WALHI Desak Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Proyek Pemutihan Sawit

3 jam lalu

WALHI Desak Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Proyek Pemutihan Sawit

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola Proyek Pemutihan Sawit dalam Kawasan Hutan.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

3 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

Baca Selengkapnya

KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

4 jam lalu

KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

KPK akan mengawal proses pembangunan RDF Rorotan.

Baca Selengkapnya

Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

4 jam lalu

Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

KPK mendorong agar Pemprov NTB bersinergi dengan kementerian dalam perbaikan tata kelola pertambangan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap TNI Berbenah di Tengah Ancaman Siber dan Memanasnya Tensi Geopolitik

5 jam lalu

Jokowi Harap TNI Berbenah di Tengah Ancaman Siber dan Memanasnya Tensi Geopolitik

Presiden Jokowi mengingatkan tantangan global dan kesiapsiagaan bagi TNI.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

5 jam lalu

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

Roy Suryo justru senang dilaporkan ke polisi karena tindakan itu bisa memperjelas siapa sesungguhnya pemilik akun Fufufafa.

Baca Selengkapnya