Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Reporter

Andika Dwi

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 3 Mei 2024 13:41 WIB

Ilustrasi peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) ditunda hingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 rampung. Penundaan itu, menurut dia, dilakukan supaya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak menjadi komoditas politik.

Saran itu disampaikan Najih dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Kepegawaian bersama Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Kamis, 2 Mei 2024..

“Pak Junimart Girsang, kalau boleh, saya mengusulkan seleksi CASN ditunda sampai berakhirnya Pilkada, supaya tidak dijadikan komoditas politik,” kata Najih.

Dia berharap agar rekomendasinya itu bisa didiskusikan oleh lembaga-lembaga terkait. Seleksi CASN, lanjut dia, lebih baik ditunda daripada dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik.

“Misalnya, menjanjikan nanti yang mendukung saya (calon kepala daerah), akan dijadikan CASN, menjadi ASN. Itu kan sangat mungkin ya dilakukan dalam kampanye,” ucap Najih.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan agar pendaftaran CASN dapat dimulai segera setelah proses validasi berdasarkan hasil pengisian rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) selesai.

“Kementerian PANRB dan BKN sudah melakukan percepatan proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari pengisian yang dilakukan K/L dan Pemda. Kami berharap K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian di sistem BKN agar segera menyelesaikan, supaya pendaftaran CASN 2024 segera dibuka, karena sudah dinantikan publik,” ujar Anas dalam rapat tematik terkait rekrutmen CASN di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa, 30 April 2024.

Anas menyebut, ada sebagian K/L dan Pemda yang belum menuntaskan pengisian rincian formasi CPNS dan PPPK yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. “BKN sudah berkoordinasi. Kami optimis bisa selesai dalam waktu dekat, dan pendaftaran CASN bisa segera dibuka,” katanya.

Anas pun sebelumnya pernah menyampaikan bahwa pendaftaran CASN direncanakan dibuka pada Mei 2024. “Pelaksanaan seleksi tahap awal ditargetkan pada Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka dapat dibuka rekrutmen berikutnya hingga akhir 2024,” kata Anas di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pemenuhan 1,28 Juta dari Total 2,3 Juta Formasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi mengumumkan pelaksanaan rekrutmen CASN pada Jumat, 5 Januari 2024. Sebanyak total kebutuhan 2,3 juta formasi ASN yang merupakan gabungan CPNS, PPPK, dan calon siswa sekolah kedinasan. Namun, Kemenpan RB menetapkan pemenuhan 1,28 juta formasi untuk seleksi tahap awal.

Formasi sebanyak 1,28 juta ASN tersebut terdiri atas 427.850 dari 75 kementerian dan lembaga, serta 862.174 dari Pemda. ASN yang dimaksud adalah CPNS dan PPPK. Khusus PPPK diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori II (THK-II) yang telah tercatat di basis data BKN.

Pemerintah juga menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan lulusan baru (fresh graduate) yang akan menjadi pemercepat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan pengadaan ASN talenta digital itu dirancang dapat berefek dalam mengakselerasi ekonomi, mulai dari digitalisasi sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, hingga produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi seluruh CASN ini merupakan talenta digital yang harus memiliki pengetahuan dasar terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti dapat melanjutkan kepemimpinan digital,” ucap Anas di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa, 30 April 2024.

Anas menuturkan, digital bukan hanya berhubungan dengan teknologi, tetapi juga kepemimpinan digital. Talenta digital yang diharapkan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Untuk menghadirkan kepemimpinan digital, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, meliputi struktur digital, kompetensi digital, dan budaya digital.

Talenta-talenta digital yang diseleksi melalui penerimaan CASN, lanjut dia, nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menerapkan sistem kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi, serta mendorong pola kolaboratif dan cerdas.

“Karenanya, perlu talenta-talenta digital yang mampu mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” ujar Anas.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

Berita terkait

Ingin Tahu Kunci Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ombudsman RI Temui Dubes Brasil

10 jam lalu

Ingin Tahu Kunci Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ombudsman RI Temui Dubes Brasil

Ombudsman RI menyatakan pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Baca Selengkapnya

Pesan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Respati-Astrid dan Ilyas-Tri Haryadi

11 jam lalu

Pesan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Respati-Astrid dan Ilyas-Tri Haryadi

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melakukan Tur Pemenangan Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Dia menitipkan pesan ini ke pasangan calon.

Baca Selengkapnya

Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

13 jam lalu

Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

Black campaign libatkan penyebaran informasi negatif disertai berita bohon atau fitnah untuk merugikan pesaing di pilkada. Apa ciri lainnya?

Baca Selengkapnya

Rawan Terjadi Saat Pilkada, Berikut Beda Black Campaign dan Kampanye Negatif

13 jam lalu

Rawan Terjadi Saat Pilkada, Berikut Beda Black Campaign dan Kampanye Negatif

Banyak orang yang masih bingung dengan istilah black campaign dan kampanye negatif yang kerap ditemui saat masa pemilu dan pilkada. Ini beda keduanya.

Baca Selengkapnya

Kampanye Pilkada Bersih, Ikuti Webinar dan Lomba Video Pendeknya

1 hari lalu

Kampanye Pilkada Bersih, Ikuti Webinar dan Lomba Video Pendeknya

Dalam upaya menciptakan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang bersih, berbagai lembaga, termasuk KPK, telah meluncurkan tagar #HajarSeranganFajar.

Baca Selengkapnya

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

1 hari lalu

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN dari Oktober 2024 ke Januari 2025. Ini kilas balik maju-mundur kepindahan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.

Baca Selengkapnya

Cara Melihat Jumlah Pesaing CPNS 2024 lewat Portal SSCASN BKN

1 hari lalu

Cara Melihat Jumlah Pesaing CPNS 2024 lewat Portal SSCASN BKN

SKD CAT BKN bakal digelar sebentar lagi, ketahui cara melihat jumlah pesaing CPNS 2024 di setiap formasi melalui portal SSCASN BKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini Fasilitas yang Mereka Dapat

1 hari lalu

Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini Fasilitas yang Mereka Dapat

Presiden Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada Januari 2025, setelah berkali-kali diundur.

Baca Selengkapnya

Kata Menteri PANRB Soal ASN yang Tidak Netral dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Kata Menteri PANRB Soal ASN yang Tidak Netral dalam Pilkada 2024

Bawaslu menyebutkan masih banyak temuan pelanggaran di Pilkada 2024, terutama perihal netralitas ASN dan kepala desa.

Baca Selengkapnya