Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 27 April 2024 18:48 WIB

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika saat peluncuran program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat, 26 April 2024. Istimeeaw

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Reporters Without Borders (RSF) meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative atau JTI di Indonesia. Peluncuran digelar pada Jumat, 26 April 2024 di Hotel Aryaduta, Jakarta, setelah diluncurkan secara global tahun lalu.

Direktur RSF Biro Asia Pasifik, Cedric Alviani, mengatakan proses sertifikasi JTI sudah diikuti lebih dari 1.500 media dari 85 negara di seluruh dunia. Indonesia, kata Cedric, menjadi satu dari 10 negara prioritas di Asia-Pasifik yang diharapkan bergabung dalam sertifikasi media digital ini.

Dalam hal ini, dua mitra global yang sudah setuju menggunakan data media tersertifikasi JTI adalah Microsoft dan Global Alliance for Responsible Media. Menurut Cedric, RSF sudah mendekati sejumlah platform teknologi digital yang lain.

“Mereka akan lebih mudah diyakinkan untuk menggunakan skema JTI, jika media yang sudah tersertifikasi di seluruh dunia mencapai jumlah yang signifikan,” tuturnya .

Nantinya, media yang tersertifikasi JTI akan memperoleh kode digital khusus yang bisa dikenali mesin platform digital lain. Dengan begitu, kredibilitas media tersebut diharapkan akan meningkat di mata mitra. Mulai dari korporasi, lembaga donor, hingga pemerintah, serta mempermudah potensi kerja sama bisnis dengan media.

Advertising
Advertising

Cedric menambahkan, kemudahan mengenali media yang beretika dan mematuhi standar regulasi internasional akan menghindarkan publik dari jebakan hoaks. Selain itu, juga membebaskan publik dari perangkap media abal-abal yang kerap menyaru sebagai media berkualitas.

Sebuah proses sertifikasi yang profesional dan terukur diyakini mampu memperbaiki kepercayaan publik terhadap media. Sertifikasi dilakukan untuk menguji ketaatan media mengikuti kode etik dan regulasi standar dalam proses bisnis dan produksi berita.

Biaya proses sertifikasi JTI ditanggung sepenuhnya oleh RSF. Staf regional RSF Biro Asia Pasifik, Liangwei-Huang, menjelaskan bahwa media yang pertama kali mengikuti proses sertifikasi ini tidak dipungut biaya apa pun. Media juga tak harus memperbarui sertifikat JTI setiap dua tahun.

“Jika tidak ada perubahan besar di media yang bersangkutan, biaya audit berikutnya akan lebih murah,” katanya.

Media yang hendak mengikuti JTI bisa mendaftar melalui www.jti-app.com dan mengisi identitas perusahaan dan proses produksi berita di medianya. Informasi tersebut akan dipublikasikan sebagai laporan transparansi media, kemudian lembaga auditor Deloitte akan mengauditnya.

Pada pertengahan 2023 lalu, AMSI juga meluncurkan Trustworthy News Indicators sebagai bagian dari usaha serupa. Dalam hal ini, AMSI didukung oleh Internews dan United States Agency for International Development (USAID).

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menegaskan sertifikasi JTI bisa melengkapi perangkat untuk menciptakan ekosistem bisnis media yang lebih sehat dan terpercaya. “Trustworthy News Indicators dengan logo centang biru yang dipasang di website anggota AMSI bukan pesaing JTI dan sebaliknya. Semua tools ini saling melengkapi,” katanya.

Saat ini, ada lebih dari 50 media anggota AMSI yang mengikuti Trustworthy News Indicators dan memasang logo ‘Trusted’ di situs beritanya. Wahyu mengatakan, AMSI mendorong seluruh anggotanya untuk mendaftarkan diri dalam sertifikasi JTI.

Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, menuturkan proses verifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers juga merupakan bagian dari gerakan yang sama. Setidaknya 1.700 media sudah terverifikasi di Dewan Pers. Selain itu sekitar 12.000 media sudah mendaftar untuk diverifikasi.

“Dewan Pers akan menjajaki potensi kerja sama dengan RSF ke depan, agar JTI bisa menopang upaya meningkatkan kredibilitas dan kualitas media di Indonesia,” katanya.

Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi





Berita terkait

Soal RUU Penyiaran, Pakar Ilmu Komunikasi Unand Soroti Pasal-pasalya: Ancam Kemerdekaan Pers

1 hari lalu

Soal RUU Penyiaran, Pakar Ilmu Komunikasi Unand Soroti Pasal-pasalya: Ancam Kemerdekaan Pers

RUU Penyiaran mendapat respons pakar ilmu komunikasi Unand. "Pengekangan dan pelanggaran atas kemerdekaan pers," kata Dalmenda.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

1 hari lalu

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

Ketua parlemen Rusia mengecam Uni Eropa yang melarang distribusi empat media Rusia. Hal itu sama dengan menolak menerima sudut pandang alternatif

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

3 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

3 hari lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

3 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

3 hari lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

4 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

4 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

4 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya