TEMPO.CO, Jakarta - Senat Amerika Serikat pada Selasa, 23 April 2024 mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok bila pemilik media sosial tersebut, ByteDance, tidak menjual sebagian sahamnya (divestasi) ke pihak di luar Cina selama 9-12 bulan sejak undang-undang itu berlaku.

Presiden AS Joe Biden menandatangani pengesahan dokumen tersebut menjadi undang-undang pada Rabu, 24 April 2024, bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Cina pada 24-26 April 2024.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan sikap pemerintahnya tidak berubah menyusul pengesahan undang-undang yang melarang penggunaan TikTok di Amerika Serikat oleh Senat AS.

"Saya sendiri dan juru bicara Kementerian Perdagangan sebelumnya telah memperjelas posisi Cina dalam pengesahan UU TikTok oleh parlemen AS, Anda dapat merujuk pada pernyataan tersebut," kata Wang Wenbin kepada wartawan saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing,Rabu.

Pada 14 Maret 2024, Wang Wenbin telah membuat pernyataan bahwa UU soal TikTok itu menunjukkan tindakan AS bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan aturan perdagangan internasional

Wang Wenbin juga menyatakan bahwa pemerintah Cina memberikan perlindungan privasi dan keamanan data serta tidak pernah meminta dan tidak akan pernah meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau memberikan data di negara lain kepada pemerintah dengan melanggar hukum setempat.

Sebelumnya UU yang disebut dengan nama "Perlindungan Orang Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing" itu sudah lolos di tingkat DPR AS pada 13 Maret 2024.

Politikus AS menilai TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional karena dimiliki oleh ByteDance asal Cina sehingga khawatir data penggunanya di AS yang mencapai 170 juta orang akan diberikan kepada pemerintah Tiongkok.

Jika TikTok gagal melakukan divestasi hingga April 2025 maka kios aplikasi yang dioperasikan oleh Apple, Google dan layanan lain secara resmi tidak boleh menawarkan TikTok atau menyediakan layanan "hosting web" untuk TikTok.

UU itu juga memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan aplikasi lain sebagai ancaman keamanan nasional jika aplikasi tersebut berada di bawah kendali negara yang dianggap bermusuhan dengan AS.

Perlawanan TikTok

TikTok mengatakan bahwa UU tersebut tidak konstitusional dan berpotensi dapat mengganggu keberlangsungan para kreator konten dan pelaku bisnis yang bertumpu kepada media sosial tersebut.

Perusahaan itu juga menyangkal adanya hubungan dengan pemerintah Cina dan telah merestrukturisasi perusahaan agar data pengguna AS tetap berada di negara tersebut dengan pengawasan independen.

Platform video viral tersebut berencana melawan larangan atau penjualan paksa pengoperasian aplikasi tersebut di AS melalui pengadilan.

Kepala kebijakan publik TikTok untuk Amerika, Michael Beckerman, mengatakan kepada stafnya dalam sebuah memo, seperti dikutip Guardian, bahwa RUU tersebut tidak konstitusional dan TikTok akan menentangnya di pengadilan.

Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (American Civil Liberties Union) mengatakan pelarangan atau keharusan divestasi TikTok akan "menjadi preseden global yang mengkhawatirkan atas kontrol berlebihan pemerintah atas platform media sosial."

Senator Laphonza Butler, seorang anggota DPR dari Demokrat California, mendesak Gedung Putih untuk mempertimbangkan nasib 8.000 karyawan TikTok di AS, yang sebagian besar berada di New York dan California.

“Kita harus mengakui dampaknya terhadap pekerja TikTok, dan perekonomian lokal kita, saat kita menentukan jalan ke depan,” kata Butler kepada Biden melalui suratnya.

RUU ini juga akan memberikan Gedung Putih alat baru untuk melarang atau memaksa penjualan aplikasi milik asing lainnya yang dianggap sebagai ancaman keamanan.

Senator Demokrat Ron Wyden mengatakan dia khawatir RUU itu "memberikan kewenangan luas yang dapat disalahgunakan oleh pemerintahan di masa depan untuk melanggar hak Amandemen Pertama Amerika."

Tim kampanye terpilihnya kembali Biden berencana untuk terus menggunakan TikTok, kata seorang pejabat kampanye pada hari Rabu. Tim kampanye Trump belum bergabung dengan TikTok.

Biden menandatangani undang-undang pada akhir tahun 2022 yang melarang pegawai pemerintah AS menggunakan TikTok di gadget milik pemerintah.

Berikutnya: Banyak Negara Barat Melarang TikTok <!--more-->

Amerika Serikat bukan satu-satunya yang memusuhi TikTok, namun mereka menjadi negara pertama yang mungkin melarang aplikasi media sosial TikTok karena masalah privasi.

Beberapa negara telah melarangnya di perangkat pemerintah karena khawatir informasi sensitif dapat terekspos saat aplikasi diunduh.

TikTok membantah tuduhan bahwa mereka mengumpulkan lebih banyak data pengguna dibandingkan perusahaan media sosial lainnya dan menyebut larangan tersebut sebagai “informasi yang salah,” dan mengatakan bahwa larangan tersebut diputuskan “tanpa pertimbangan atau bukti”.

TikTok dimiliki oleh perusahaan teknologi Tiongkok, Bytedance, tetapi mereka bersikeras bahwa perusahaan dijalankan secara independen dan tidak berbagi data dengan pemerintah Cina. Saat ini mereka sedang melaksanakan proyek untuk menyimpan data pengguna Amerika di Texas, yang dikatakan akan menempatkannya di luar jangkauan Tiongkok.

Namun, banyak negara tetap berhati-hati mengenai platform ini dan hubungannya dengan Cina. Perusahaan teknologi Barat, termasuk Airbnb, Yahoo, dan LinkedIn, juga telah meninggalkan Tiongkok atau mengurangi operasinya di sana karena ketatnya undang-undang privasi Beijing, yang menentukan bagaimana perusahaan dapat mengumpulkan dan menyimpan data.

Berikut adalah negara dan wilayah yang telah mengumumkan atau telah menerapkan larangan sebagian atau seluruhnya terhadap aplikasi tersebut.

Australia

Pada 4 April 2024, Australia melarang TikTok dari semua perangkat milik pemerintah federal karena masalah keamanan.

Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Departemen Kejaksaan Agung mengatakan TikTok menimbulkan risiko keamanan dan privasi karena “pengumpulan data pengguna secara ekstensif dan paparan terhadap arahan di luar hukum dari pemerintah asing yang bertentangan dengan hukum Australia”.

Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan bahwa berdasarkan saran dari badan intelijen dan keamanan, larangan tersebut akan berlaku "sesegera mungkin".

Estonia

Pada akhir Maret 2024, Menteri TI dan Perdagangan Luar Negeri Estonia yang akan habis masa jabatannya, Kristjan Järvan, mengatakan kepada surat kabar lokal bahwa TikTok akan dilarang dari ponsel pintar yang dikeluarkan oleh negara untuk pejabat publik.

Namun, saat berbicara kepada Eesti Päevaleht, menteri tersebut menambahkan: "Jika seorang pejabat publik menggunakan telepon pribadinya saat bekerja, kami tidak akan menyelidikinya".

Inggris

Pada 16 Maret 2024, Oliver Dowden, Menteri Luar Negeri Inggris di Kantor Kabinet, mengumumkan dalam sebuah pernyataan kepada House of Commons Inggris bahwa aplikasi tersebut akan segera dilarang di perangkat resmi pemerintah.

“Ini adalah langkah pencegahan. Kita tahu bahwa penggunaan TikTok di seluruh pemerintahan sudah terbatas, namun ini juga merupakan langkah yang baik dalam menjaga kebersihan dunia maya,” katanya.

Larangan ini didasarkan pada laporan Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris, yang menemukan “mungkin ada risiko terkait seberapa sensitif data pemerintah diakses dan digunakan oleh platform tertentu”.

Meskipun Inggris adalah salah satu negara pertama yang melarang penggunaan teknologi milik Cina lainnya seperti Huawei, para kritikus menandai keterlambatan dalam pelarangan TikTok dibandingkan dengan negara-negara sekutunya.

Uni Eropa

Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa, tiga badan tertinggi Uni Eropa, telah melarang TikTok pada perangkat staf, dengan alasan kekhawatiran keamanan siber.

Larangan Parlemen Eropa mulai berlaku pada 20 Maret 2024. Juga “sangat disarankan” agar anggota parlemen dan staf juga menghapus aplikasi tersebut dari perangkat pribadi mereka.

Prancis

Pada 24 Maret 2024, pemerintah Prancis melarang pemasangan dan penggunaan aplikasi "rekreasi" seperti TikTok, Netflix, dan Instagram di telepon kantor milik 2,5 juta pegawai negeri.

Larangan yang diberitahukan melalui instruksi "mengikat" itu langsung berlaku dan tidak berlaku untuk telepon pribadi pegawai negeri.

Prancis adalah negara pertama yang meningkatkan upaya untuk melarang aplikasi "rekreasi" lainnya seperti Netflix di perangkat pemerintah.

“Aplikasi rekreasi tidak memberikan tingkat keamanan siber dan perlindungan data yang memadai untuk diterapkan pada peralatan pemerintah. Oleh karena itu, aplikasi ini mungkin menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pemerintahan dan pejabat publik mereka,” kata pemerintah Prancis dalam sebuah pernyataan.

Menteri Pelayanan Publik Prancis Stanislas Guerini mentweet bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk “menjamin keamanan siber” dari pemerintahan dan pegawai negeri negara tersebut.

ANTARA | REUTERS | EURONEWS

Pilihan Editor Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T