IMD Rilis Hasil Survei Smart City Index dan Persoalannya, Tiga Kota di Indonesia Masuk Daftar

Kamis, 25 April 2024 14:18 WIB

Warga berolahraga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu 14 April 2024. Hari bebas kendaraan bermotor atau cara free day (CFD) masih ditiadakan di DKI Jakarta usai Lebaran 2024. Namun, sejumlah warga masih terlihat meramaikan kawasan Bundaran HI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute Management and Development (IMD) mengungkap Jakarta masuk dalam lima smart city terbaik di Asia Tenggara. Ia berada di peringkat 103 dari total 142 kota dunia yang masuk survei Smart City Indeks (SCI) 2024. Empat negara lainnya yakni Singapura pada peringkat ke-5, Kuala Lumpur (73), Bangkok (84), Hanoi (97).

Selain kota Jakarta di Indonesia, SCI mencatat ada kota lain seperti Medan dan Makassar. Masing-masing menduduki peringkat 112 dan 114. Presiden Smart City Observatory Bruno Lanvin mengatakan laporan tahunan SCI berguna bagi pemerintah kota untuk membangun kota masa depan yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Bruno berujar, data SCI relevan untuk Indonesia guna merancang Ibu Kota Nusantara atau IKN. “Sebab hasil riset ini memberikan pedoman dan gambaran bagaimana inovasi dan pengembangan kota-kota masa depan,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Kamis, 25 April 2024.

Berdasarkan survei yang diambil dari warga Jakarta ada tiga permasalahan utama yang teridentifikasi. Pertama, polusi udara dengan suara 68,4 persen. Kedua, kemacetan lalu lintas dengan suara 66 persen. Dan korupsi sebanyak 51,7 persen.

Sedangkan tingkat kepuasan tertinggi ada pada kemudahan mengakses jadwal dan membeli tiket angkutan umum secara online dengan skor 83,2. Lalu, menjadwalkan layanan kesehatan secara online dengan skor 81,1. Serta mengakses portal pencarian kerja online sebesar 81 skor.

Advertising
Advertising

Lain lagi pada hasil survei di Medan. Masalah utama adalah keamanan dengan 58,3 persen suara. Lalu, pengangguran dengan 53,2 persen suara. Serta korupsi dengan 52,7 persen suara.

Sedangkan, pernyataan puas ada pada dunia usaha yang menciptakan banyak lapangan kerja dengan skor 78,3. Lalu, kemudahan akses jadwal dan pembelian tiket angkutan umum secara online dengan skor 77,8. Serta pencarian kerja online dengan skor 77.

Sementara itu, permasalahan di Makassar ada pada kemacetan lalu lintas dengan suara 52,6 persen. Pengangguran sebanyak 52,5 persen suara, dan korupsi sebanyak 49,6 persen suara.

Secara positif, responden puas dengan kemudahan penjadwalan layanan kesehatan secara online yang memperoleh 74 skor. Lalu, akses peluang kerja secara online dengan skor 73,9. Serta akses jadwal dan pembelian tiket angkutan umum secara online dengan skor 72,1.

Pilihan Editor: Jokowi Ajak CEO Apple Investasi di Bidang Smart City untuk IKN

Berita terkait

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

10 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

18 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

18 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

20 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

1 hari lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

1 hari lalu

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan satu unit rumah milik Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya