8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 25 April 2024 12:00 WIB

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 melalui rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024.

Pasangan Prabowo-Gibran mengalahkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam Pilpres 14 Februari 2024 dan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024.

Mereka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sambil menunggu mereka resmi memimpin, ada baiknya masyarakat Indonesia merunut kembali sejumlah janji politik pasangan ini yang diucapkan dalam kampanye.

1. Makan Siang Gratis

Salah satu program unggulan Prabowo-Gibran adalah makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan Tempo, Prabowo menaksirkan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini adalah sekitar Rp 460 triliun.

Advertising
Advertising

“Sekitar Rp460 triliun lebih. Everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk Bansos itu adalah Rp 493 triliun, hampir Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?” kata Prabowo di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Rabu, 31 Januari 2024.

Berdasarkan dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Adapun makan siang dan susu gratis ini diberikan kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Ada juga bantuan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pasangan capres-cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini juga berjanji akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus tuberkulosis (TBC) hingga 50 persen dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Adapun program ini dibuat untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia terjaga.

“Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana,” tulis Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misinya.

3. Menaikkan Gaji ASN, TNI/POLRI, dan Pejabat Negara

Menurut Prabowo-Gibran, pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.

Oleh karena itu, pasangan calon nomor urut dua ini pendapatan bahwa gaji pelayan publik itu perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

4. Melanjutkan Dana Desa , BLT, dan Rumah Murah

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional Prabowo-Gibran. Untuk itu, mereka berpendapat program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Di program tersebut termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/ merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

Berikutnya: 5. Melanjutkan Program Kartu Kesejahteraan

<!--more-->

-

Adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi yang belum optimal dan belum merata. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran merasa negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. Hal ini diwujudkan dengan melanjutkan dan menambahkan berbagai program kartu kesejahteraan.

Beberapa program kartu kesejahteraan tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu ada juga program Kredit Usaha Tani -Peternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial.

6. Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian

Untuk mencapai cita-cita swasembada pangan, Prabowo-Gibran berjanji akan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. adapun peningkatan produktivitas lahan pertanian ini melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

“Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029,” bunyi dokumen visi-misi Prabowo-Gibran.

7. Membangun Sekolah Unggul Terintegrasi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, pasangan capres cawapres nomor urut dua ini berjanji akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten.

Sekolah unggulan yang akan dibangun itu mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Selain itu, akan dilakukan juga perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, dibutuhkan terobosan konkret dari pemerintah. Oleh karena itu, Prabowo Gibran berjanji akan didirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang ditargetkan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor Disuntik PMN Rp 18,6 Triliun, PT Hutama Karya Lanjutkan Proyek Tol Trans Sumatera

Berita terkait

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

56 menit lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

16 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

18 jam lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

19 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

21 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

22 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

22 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

22 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

23 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya