TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim mengatakan penyebab harga gabah anjlok capai Rp 4.500 per kilogram karena stok panen raya yang melimpah.

“Panen raya lah. Ini kan Bulog mudah-mudahan diminta untuk menyerap sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kalau harga anjlok,” kata Isy di Kementerian Perdagangan pada Rabu, 24 April 2024.

Dia membantah bahwa harga beras anjlok karena impor beras untuk menstabilkan harga saat harga beras melambung tinggi akibat El Nino pada waktu lalu. Menurutnya kebijakan HPP ditangani oleh Badan Pangan Nasional.

“Kalau HPP sudah fleksibilitas. Jadi itu di Bapanas kebijakan jangan di saya,” ujarnya

Sebelumnya, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebutkan terjadinya penurunan harga gabah di Pandeglang yang menyentuh Rp 4.500 per kilogram.

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah meminta pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah menjadi Rp 7.000 per kilogram.

“Berdasarkan laporan anggota SPI Pandeglang per Senin, 22 April 2024 harga Gabah Kering Panen (GKP) di Kecamatan Cikeusik sudah anjlok ke angka Rp 4.500 per kilogram,” kata Agus Ruli melalui keterangan tertulis pada Senin, 22 April 2024.

Ahmad Ruli mengatakan informasi itu disampaikan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam Rapat Reviu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Jakarta pada Senin, 22 April 2024.

Fleksibilitas harga GKP yang diterbitkan Bapanas dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 6.000 per kilogram tidak mampu mengerek harga gabah ditingkat petani. “Harga gabah di Rp 5.000 membuat petani bangkrut,” ujarnya

Ahmad Ruli mengatakan biaya produksi petani padi sawah untuk menghasilkan 1 kilogram gabah sudah mengalami kenaikan dibanding 2023 lalu.

Karena itu, Serikat Petani Indonesia mengusulkan HPP untuk gabah kering panen dari harga Rp 5.000 menjadi Rp 7.000 per kilogram di mana kenaikan berada di kisaran 25 persen dari biaya produksi yang dilakukan petani dengan metode konvensional.

“Melalui rapat itu, Bapanas harus segera menerima usulan organisasi untuk menaikkan HPP Gabah. Sebab harga ditingkat petani khususnya anggota SPI seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta sudah turun drastis,” ujarnya.

Harga gabah di lapangan ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak dengan alasan tergantung kualitas misal kadar air atau padinya yang terkena hama.

“Pemerintah harus menjamin tingkat kesejahteraan atau kebutuhan hidup layak bagi petani dari hasil usaha tani padi. Begitu juga jaminan harga beras yang terjangkau untuk konsumen yang merupakan masyarakat kecil lainnya seperti nelayan, miskin kota dan buruh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan HPP gabah harus dibarengi dengan stabilitas harga beras oleh pemerintah melalui subsidi, operasi pasar sampai penegakan hukum.

Pilihan Editor: Syarat IPK 3,5 Rekrutmen KAI untuk Manajemen Trainee, Gaji 25-35 Juta kalau Sudah Manajer