Luhut Jamin Hubungan Indonesia-Cina Makin Mesra di Pemerintahan Berikutnya

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Khairul anam

Minggu, 21 April 2024 20:32 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (kedua dari kiri) saat acara High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) Indonesia dan Tiongkok ke-4 di Labuan Bajo, Timur Nusa Tenggara, Jumat (19 April 2024). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin hubungan Indonesia-Cina akan semakin kuat, sejalan dengan periode pemerintahan berikutnya.

"Saya yakin pada periode pemerintahan selanjutnya, Indonesia akan menjamin keberlanjutan kebijakan Presiden Joko Widodo dan meneruskan persahabatan yang kuat dan kerja sama yang konstruktif antara Indonesia dan Tiongkok,” kata dia dalam keterangan resmi pada 19 April 2024.

Luhut memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanisme atau HDCM RI-RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 19 April 2024. Sementara delegasi Tiongkok dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Luhut menyatakan hubungan Indonesia Tiongkok akan semakin kuat dan stabil. Penguatan hubungan ini, kata dia, mengedepankan prinsip saling percaya, menghormati dan saling menguntungkan.

Luhut menyebut posisi HDCM sebagai episentrum keberlanjutan kemitraan strategis komprehensif serta kerangka kerja sama Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF–BRI). Bentuk kerja sama tersebut salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang telah beroperasi komersial pada 17 Oktober 2023.

“Proyek ini menjadi keberhasilan sinergi GMF-BRI yang selayaknya dapat dilanjutkan sampai ke Surabaya," kata Luhut.

Advertising
Advertising

Sehari sebelum pertemuan HDCM, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi, 18 April 2024. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, tujuan dari kunjungan Wang Yi adalah untuk memperkuat kerja sama dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan antara Jokowi dan Wang Yi. Jokowi mendorong Tiongkok untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hingga kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya, serta mendorong transfer teknologi dari China ke Indonesia.

“Perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase (kereta cepat) hingga ke Surabaya,” tutur Retno.

Presiden Jokowi juga memperkuat dorongan kepada pemerintah China agar segera melaksanakan investasi dalam sektor industri petrokimia di wilayah Kalimantan Utara. Diketahui, dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar dolar AS (setara dengan sekitar Rp2.055 triliun), China menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

“Bapak Presiden (Jokowi) juga mengharapkan terus dilakukannya pembukaan akses pasar produk Indonesia ke China, termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia,” kata Retno.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Prabowo dan Xi bertemu di the Great Hall of the People in Beijing, Senin, 1 April 2024. Ini menjadi anjangsana Prabowo pertama sebagai Presiden terpilih.

Dikutip dari keterangan resmi Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Xi menyampaikan selamat kepada Prabowo atas kemenangan dia di Pilpres 2024. Xi mengingatkan bahwa selama 10 tahun kerja sama dengan Jokowi, kerja sama kedua negara maju dengan pesat. Xi memberi contoh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai kerja sama berkualitas tinggi kedua negara.

"Hubungan Tiongkok-Indonesia sudah memasuki tahap baru pembentukan komunitas senasib sepenanggungan," tulis keterangan Kedutaan Besar Cina di Jakarta yang diterima Tempo pada Senin malam, 1 April 2024.

Pilihan Editor: Kepuasan Publik pada Jokowi 77 Persen, Indikator: Sebab Sering Beri Bantuan

Berita terkait

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

9 menit lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

25 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

29 menit lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

5 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

5 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

6 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

6 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya