TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program perlindungan sosial atau perlinsos milik pemerintah telah dibahas secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan untuk sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat pagi, 5 April 2024.

“Program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler,” kata Airlangga, Jumat.

Airlangga menyampaikan perlinsos bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan yang kebutuhannya terganggu akibat fenomena alam El Nino. Program itu, kata dia, telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan stake holder terkait dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Penetapan pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan dengan DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Airlangga mengatakan sejumlah negara termasuk Indonesia terdampak El Nino pada bulan Desember 2023. El Nino, jelas Airlangga, membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Akibatnya, kebutuhan masyarakat miskin tidak tercukupi.

"Beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal," tuturnya.

Selain Airlangga, tiga menteri lain juga hadir dalam sidang lanjutan MK hari ini. Ketiganya adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Pilihan Editor: Airlangga Sebut Pemberian Bansos untuk Atasi Dampak El Nino, Singgung Program di Negara Lain