Longsor di Tol Bocimi, Politikus PKS Ini Minta Pemerintah Investigasi dan Cari Pihak Bertanggung Jawab

Kamis, 4 April 2024 16:40 WIB

Tol Bocimi longsor. (Antara)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Komisi V dari fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama ikut angkat bicara soal longsornya ruas jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Tol Bocimi. Ia meminta agar pemerintah perlu menginvestigasi penyebab utama amblesnya ruas jalan tol tersebut.

"Pemerintah perlu melakukan investigasi penyebab utama terjadinya kejadian ini dan mencari pihak yang bertanggung jawab," kata Suryadi dalam keterangannya, Kamis, 4 April 2024.

Ia juga meminta agar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk segera memperbaiki atau menyediakan jalur darurat, supaya tol ini bisa kembali dilalui pengendara. Menurut dia, perbaikan dan penyediaan alternatif jalur perlu dilakukan segera mengingat mendekati arus mudik Lebaran, sehingga pengguna jalan tol akan meningkat.

Akibat longsornya ruas jalan tol Bocimi, kendaraan dilarang melintas dari Parungkuda menuju Ciawi. Sementara untuk kendaraan yang berasal dari Ciawi menuju Parungkuda harus dialihkan keluar ke Gerbang Cigombong.

Suryadi menyatakan, bahwa proses perencanaan, pembangunan, serta pengawasan di ruas jalan tol di KM 64+600A Bocimi yang amblas itu perlu dipertanyakan. Sebab, menurut dia, apabila perencanaan hingga pengawasan dilakukan dengan baik, tidak akan terjadi peristiwa jalan tol yang longsor itu.

Advertising
Advertising

"Apalagi jalan tol ini belum satu tahun diresmikan oleh Presiden Jokowi," ujarnya. Ia menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa amblasnya ruas jalan tol ini.

Suryadi menyebut, ruas jalan tol Bocimi yang longsor ini menambah rentetan kejadian serupa. Ia mengatakan pada awal 2021 lalu, jalan tol longsor juga pernah terjadi di Tol Cikopo-Palimanan KM 122 arah Jakarta, akibat tingginya intensitas curah hujan.

"Kejadian ini seharusnya bisa ditanggulangi jika fungsi drainase, pavement, dan slope berfungsi dan dimonitor dengan baik," ucapnya.

Direktur Utama PT Trans Jabar Tol (TJT) Abdul Hakim sebelumnya menyebutkan kejadian longsor itu diduga disebabkan kondisi force majeure alam. "Akibat tingginya intensitas hujan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 April 2024.

TJT, kata Abdul, kini masih mengidentifikasi dampak akibat longsor atas lajur lainnya dan melakukan tindakan agar lajur yang longsor dapat segera diperbaiki dan digunakan kembali. Perusahaan juga memohon maaf atas ketidaknyamanan kepada seluruh pengguna jalan.

Pilihan Editor: Dugaan Penyebab Tol Bocimi Longsor: Pakar BRIN Soroti Sistem Drainase, TJT Sebut Force Majeure Alam

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

2 hari lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

2 hari lalu

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

Satu pekerja tambang timah yang diduga ilegal meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

3 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

3 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

4 hari lalu

Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

Menkominfo Budi Arie Setiadi tanggapi revisi RUU Penyiaran yang salah satunya isinya melarang investigasi jurnalistik

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

4 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta RUU Penyiaran yang Menuai Polemik

4 hari lalu

Fakta-fakta RUU Penyiaran yang Menuai Polemik

RUU Penyiaran yang saat ini dalam proses harmonisasi di Baleg DPR RI tersebut dianggap dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia. Sejauh mana?

Baca Selengkapnya

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

4 hari lalu

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

Banjir bandang dari Gunung Singgalang menghantam Galudua, Koto Tuo Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumbar. Apa arti galodo bagi suku Minangkabau?

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

4 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya