LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

Reporter

Aisyah Amira Wakang

Editor

Khairul anam

Jumat, 29 Maret 2024 07:56 WIB

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik (e-katalog) Versi 6 pada Kamis, 28 Maret 2024. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement untuk meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah. Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) berujar Katalog Elektronik Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder-nya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

“Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja,” ujar Hendi di Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024.

Dengan versi terbaru, menurut Hendi, masyarakat dapat jauh lebih baik dalam memantau proses pengadaan pemerintah. Selain itu, fiturnya memudahkan pengguna untuk menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Hendi berharap fitur baru dapat membantu pengguna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan.

Sementara itu Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R berharap sistem pengadaan lebih kompetitif, serta memberikan keuntungan bagi pihak pembeli dan penjual.

Advertising
Advertising

“Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia, demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Venusiana.

Saat ini, Katalog Elektronik Versi 6.0 sudah diterapkan di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Katalog Elektronik versi sebelumnya, masih dapat digunakan oleh ke lima K/L/PD selama masa migrasi dan piloting. Hendi berujar, pengembangan Katalog Versi 6 sudah selesai di akhir tahun sehingga seluruh K/L/PD dapat menggunakannya.

Pilihan Editor: Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

e-katalogLembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | LKPPLKPPPengadaan Barang dan Jasa

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

10 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

14 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

33 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Diluncurkan

43 hari lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Diluncurkan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

6 Maret 2024

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

6 Maret 2024

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

Menteri Kesehatan Dorong Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri Bisa Ekspor ke Dunia

21 Desember 2023

Menteri Kesehatan Dorong Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri Bisa Ekspor ke Dunia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar perusahaan bisa memproduksi berbagai alat kesehatan dengan kualitas bagus

Baca Selengkapnya

Beberkan Intervensi Jokowi ke KPK, Profil Agus Rahardjo Disorot

18 Desember 2023

Beberkan Intervensi Jokowi ke KPK, Profil Agus Rahardjo Disorot

Agus Rahardjo mendapat sorotan setelah ungkapkan Jokowi marah dan lakukan intervensi penyelidikan kasus korupsi e-KTP. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

1 Desember 2023

Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

Profil eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang sebut adanya intervensi Jokowi di kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Nilai Transaksi Kendaraan Listrik di E-Katalog Baru Mencapai Rp 195 Miliar

30 November 2023

Nilai Transaksi Kendaraan Listrik di E-Katalog Baru Mencapai Rp 195 Miliar

Kepala LKPP Henrar Prihadi mengatakan nilai transaski di platform E-Katalog mencapai Rp 188,3 triliun per 29 November 2023.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi