TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai pendapat pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengenai dugaan bahwa masuknya Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi proyek strategis nasional atau PSN.

Berita lain yang banyak menarik perhatian pembaca adalah mengenai penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai dana bantuan sosial atau Bansos yang sempat diduga dipolitisir untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden.

Lalu berita mengenai cerita mantan pengelola SPBU yang mengisahkan bagaimana cara dia memanipulasi volume bahan bakar minyak (BBM) yang diisikan ke kendaraan pembeli.

Kemudian berita mengenai persiapan tempat tinggal bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang akan segera dipindah ke Ibu Kota Nusantara (PSN) pada Juni tahun ini.

Berikutnya adalah berita tentang diskon tarif tol Trans Sumatera yang akan diberikan saat musim mudik Lebaran tahun ini.

Berikut rangkuman lima berita terkini di Tempo.co:

1. PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa tidak salah jika masuknya Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD) ke dalam PSN dituding menjadi proyek balas budi atau proyek titipan.

Dia mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat. Pasalnya, pengembangan kedua proyek ini telah dipegang oleh swasta. Lantas, apa urgensinya sehingga pemerintah kini perlu turun tangan.

"Gak ada alasan kebijakan publik yang mendesak, sehingga pemerintah hadir di situ," kata Trubus ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 27 Maret 2024.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim pengembangan PSN tersebut akan bersumber dari non-APBN atau investor swasta. Namun menurut Trubus, hal ini akan sulit terealisasi. Mengingat angka yang dibutuhkan cukup besar, sekitar Rp 65 triliun untuk PIK 2 dan Rp 18,54 triliun untuk investasi BSD.

"Saya rasa akan berat, tidak akan sampai Rp 65 triliun. Perusahaan kan maunya KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), gak akan tembus itu," ujarnya.

Dia menyebut, pemerintah juga mesti dapat keuntungan di dalamnya. Trubus mempertanyakan, keuntungan apa yang didapatkan oleh pemerintah setelah memasukkan PIK 2 dan BSD ke dalam daftar PSN.

"Sehingga kalau misalnya publik ada tuduhan-tuduhan, termasuk mengenai proyek titipan segala, ya saya rasional itu. Pemerintah sendiri kelihatan sangat politis," tuturnya.

Trubus juga menduga bahwa proyek ini merupakan balas budi atas upaya pemenangan salah satu Paslon dalam Pilpres 2024. "Para konglomerat atau investor itu juga sebagai balas budi dari pemenangan Pilpres. Ini kan juga menjadi semacam tuduhan."

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Penjelasan Sri Mulyani terkait Dugaan Politisasi Bansos untuk Kemenangan Prabowo…

<!--more-->

2. Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp 496 T

Presiden Jokowi gencar membagikan bansos menjelang Pemilu, tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini, sehingga sempat muncul tudingan penyebaran bansos itu untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Tim Nasional Anies-Muhaimin dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024, menduga terdapat kecurangan dilakukan oleh paslon terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka antara lain dukungan lembaga kepresidenan, pelumpuhan independensi institusi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penggelontoran bansos.

Kecurigaan semakin menguat tatkala Menteri Risma di depan Komisi VIII menjelaskan bahwa dari Rp 496,8 triliun anggaran perlindungan sosial, kementeriannya mengelola Rp 75,6 triliun.

Lantas kemana larinya anggaran lainnya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada APBN tidak hanya disalurkan melalui Kementerian Sosial, namun juga disalurkan melalui kementerian dan lembaga lainnya.

“Anggaran perlinsos tahun ini, bukan bansos, mencapai Rp 496,8 triliun. Sebesar Rp 75,6 triliun memang melalui Kemensos, sisanya di K/L dan non-K/L,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Cara Pengelola SPBU Manipulasi Volume BBM Pembeli…

<!--more-->

3. Mantan Pengelola Pom Bensin Ini Blak-blakan Cerita soal Tuyul SPBU, Benarkah Bisa Untung Besar?

Salah satu mantan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di kawasan Kabupaten Semarang bernama Ribut bercerita panjang lebar soal Tuyul SPBU.

Pria berusia 30 tahun itu menyebutkan istilah Tuyul diberikan ke pom bensin yang curang dalam beroperasi. "Sebetulnya itu alat tambahan. Kalau dulu pada nyebutnya tuyul, karena kan mengurangi BBM," kata Ribut dihubungi Tempo pada Senin malam, 26 Maret 2024.

Sebelumnya, Ribut yang berasal dari Selo, Boyolali, Jawa Tengah, menggeluti usaha pengelolaan SPBU. Namun usaha itu tidak bertahan lama, yakni hanya sekitar 2 tahun.

Praktik curang SPBU kembali didengarnya saat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada akhir pekan lalu menyegel 3 pom bensin di KM 42 B rest area, Jawa Barat akibat manipulasi alat ukur pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Namun sejatinya, kata Ribut, manipulasi alat ukur di SPBU Pertamina sudah tidak asing di kalangan pengusaha seperti dirinya. "Setahuku itu kasus lama, teman-temanku yang berkecimpung di usaha SPBU masih banyak, keuntungannya (kecurangan) itu enggak banyak," ujarnya.

Ribut menyatakan alat ukur di SPBU dapat diatur sesuai keinginan pengelola. "Jadi bisa yang minta dipasang dari juragannya atau pengawasnya. Misal bosnya mau untung yang besar, kan pegawainya tidak bisa ngomong apa-apa," tuturnya.

Pemasangan alat manipulasi itu biasanya dilakukan oleh bengkel yang sebelumnya diminta memasang dispenser SPBU. "Semacam bengkel, lah. Biasanya malah yang disuruh masang lagi (alat manipulasi) itu seperti supplier dispenser," ujarnya.

Alat manipulasi itu berupa tambahan bahkan bisa dimodifikasi dan dinyalakan sewaktu-waktu. "Jadi biar tidak ketahuan bisa dinyalakan pas ramai, nanti dimatiin lagi," ujarnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Tempat Tinggal untuk PNS di IKN…

<!--more-->

4. PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya

Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) lain ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berjalan sesuai rencana, yakni mulai Juni 2024. Kepala negara memastikan pembangunan hunian para PNS/ASN di kawasan IKN berjalan sesuai jadwal untuk menampung pindahan tersebut.

“Pergeseran ASN dan Hankam ke sini (IKN) itu sudah bisa dimulai bulan Juni,” kata Jokowi ketika melakukan seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN dan Hankam (Pertahanan Keamanan) di IKN, Jumat, 1 Maret 2024, dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Jokowi juga mengungkapkan sekitar 12 tower hunian bagi PNS/ASN dijadwalkan akan selesai pada Juli mendatang. Lalu, 21 tower tambahan tersedia pada September, dan 14 tower lainnya pada November 2024. Dengan begitu, direncanakan total ada 47 tower hunian yang akan selesai di akhir November tahun ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perumahan bagi ASN di IKN Nusantara akan berbentuk apartemen. Sebelumnya, desain apartemen yang diperuntukkan bagi ASN di IKN ini juga pernah dipamerkan dalam Pameran Konstruksi Indonesia 2023 yang diadakan di JIEXPO Kemayoran pada 1-3 November 2023.

Dalam pameran itu, pengunjung juga dapat menyaksikan secara langsung mock-up atau visual rancangan rumah susun tersebut. Berdasarkan pantauan Tempo, Jumat, 3 November 2023, unit rumah susun tersebut dilengkapi tiga kamar tidur, yang terdiri atas satu kamar tidur utama dan dua kamar tidur anak.

Selain itu, ada dua kamar mandi yang letaknya berdekatan dengan kamar tidur. Untuk ruang tamunya sendiri cukup luas dan terintegrasi langsung dengan ruang makan. Di samping ruang makan terdapat dapur minimalis yang sudah dilengkapi dengan kitchen set.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Diskon Tarif Tol Sumatera di Masa Mudik Lebaran…

<!--more-->

5. Hutama Karya akan Beri Diskon Tarif Tol Trans Sumatera di Masa Mudik Lebaran

PT Hutama Karya (Persero) berencana untuk memberlakukan diskon tarif tol di dua ruas terpanjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada mudik Lebaran 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo, Rabu, mengatakan, kebijakan diskon tarif tol pada mudik Lebaran 2024 yang disampaikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Hutama Karya berencana untuk memberlakukan diskon tarif pada dua ruas terpanjang di JTTS selama masa arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Dua ruas tol itu yakni di Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung sepanjang 189 km dan Tol Indralaya - Prabumulih sepanjang 64,5 km.

“Saat ini kami masih melakukan perhitungan atas rencana penerapan diskon tarif tersebut. Harapannya dapat segera kami umumkan maksimal satu minggu sebelum arus mudik dimulai,” kata Tjahjo di Jakarta.

Merespons antusiasme pemudik Lebaran 2024 yang diprediksi akan meningkat signifikan, Hutama Karya meluncurkan booklet bertajuk Trans Sumatera Ramadhan Guide Book 2024 pada Kamis (28/3) yang dapat diunduh di situs resmi Hutama Karya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan