TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 176,2 triliun untuk pembiayaan investasi pada tahun 2024 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur terutama untuk beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

BUMN yang dimaksud antara lain, Hutama Karya, Wijaya Karya, Sarana Multigriya Finansial (SMF), LEN Indutri, dan Indonesia Financial Group (IFG).

Secara rinci, anggaran Rp176,2 triliun ini dialokasikan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp55,22 triliun. Kemudian untuk klaster pendidikan Rp25 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp1,21 triliun, klaster kerja sama internasional Rp1,91 triliun, serta klaster lainnya Rp92,88 triliun.

Sri Mulyani mengatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) diberikan secara selektif kepada BUMN, Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan PMN bagi BUMN juga bertujuan untuk mendorong penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Adapun pembiayaan investasi kepada badan hukum lainnya (BLU) ditujukan untuk penyediaan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia mengungkapkan pembiayaan investasi ini diperuntukkan untuk peningkatan akses masyarakat di bidang pendidikan, peningkatan ekspor nasional ke pasar global, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun