TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun. Adapun pada 2024 anggaran IKN dalam APBN sebesar Rp 39,3 triliun.

"Realisasinya baru 5,8 persen dari pagu tahun ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.

Sri Mulyani menyebutkan total belanja IKN dari 2022 sampai 2024 dalam APBN KiTA mencapai Rp 71,8 triliun. Ia mengatakan anggaran IKN terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2022, anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 5,5 triliun. Kemudian bertambah pada 2022 menjadi Rp 27 triliun dan pada 2024 Rp 39,3 triliun.

Anggaran sebesar Rp 36,4 triliun untuk IKN, kata Sri Mulyani, dibelanjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk infrastruktur. Khususnya, untuk pembangunan istana negara, kantor Kementerian Koordinator, rumah tapak untuk menteri, dan rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, PUPR juga menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, serta penataan penyempurnaan bendungan dan pengendalian banjir. Kemudian untuk rehabilitasi hutan dan lahan sekitar IKN.

Sri Mulyani mengatakan sebesar Rp 1,9 triliun digunakan untuk pembangunan non infrastruktur. Antara lain anggaran untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan. Serta biaya promosi IKN, laporan, evaluasi, dan operasional dari Otoritas IKN yang sudah dibentuk.

Sebelumnya, PUPR menyatakan jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN mencapai Rp 68 triliun. Anggaran ini digelontorkan dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, hampir Rp 25 triliun pada 2020 hingga Maret 2023. Pembangunan tahap pertama itu kini progres pembangunannya mencapai 77 persen. Tahap kedua, senilai Rp 44 triliun dengan progres fisik sekitar 25 persen. "Kalau dirata-rata, total 44 persen (progres pembangunan) dari 2020 sampai 2024," ujar Cakra dalam acara sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Rabu, 20 Maret 2024.

Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan