TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara.

Cakra menyebutkan pembangunan IKN sangat luar biasa dari sisi perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan. Sejak 2020 hingga 2024, ia menuturkan, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR jumlahnya mencapai Rp 68 triliun.

"Dari semua sudut pandang, terutama dari BPK, itu nanti ujung-ujungnya kami yang akan diperiksa, apakah ini akan menjadi suatu total loss (kerugian keuangan negara) atau tidak" kata Cakra dalam acara sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Rabu, 20 Maret 2024. "Nah, itu yang paling ditakutkan seluruh kementerian/lembaga."

Ihwal anggaran Rp 68 triliun, Cakra menyebut anggaran tersebut digelontorkan dalam dua tahap. Pertama, hampir Rp 25 triliun pada 2020 hingga Maret 2023. Pembangunan tahap pertama itu kini progres pembangunannya mencapai 77 persen.

Tahap kedua, senilai Rp 44 triliun dengan progres fisik sekitar 25 persen. "Kalau dirata-rata, total 44 persen (progres pembangunan) dari 2020 sampai 2024,," ujar Cakra.

Lebih rinci, Cakra menyebut sejumlah proyek yang dibangun Kementerian PUPR, di antaranya jalan, jembatan, jalan tol, fasilitas air minum, pengelolaan limbah dan sampah, bendungan. Kemudian, sarana prasarana perkantoran, termasuk istana, lapangan upacara, dan gedung-gedung kementerian kementerian.

Cakra menuturkan saat ini fasilitas air minum ditargetkan selesai secepat mungkin Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia berujar, pengetesan harus bisa dilakukan Juli mendatang.

"Karena Bapak Presiden sudah men-state (menyatakan) bahwa beliau akan bermukim di IKN bersama Bapak Menteri PUPR," kata Cakra. "Sehingga, kami sedang kejar-kejaran untuk menyediakan air minum di situ."

Pilihan Editor: Tanah Pribadi di IKN Boleh Dijual