TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law, Bhima Yudhistira, mengkritik langkah pemerintah pusat dan daerah yang menggelar pasar murah untuk menekan laju kenaikan harga bahan pangan.

“Pasar murah itu tudak efektif sama sekali. Cuma solusi temporer,” kata Bhima saat dihubungi pada Kamis, 21 Maret 2024.

Bhima mengatakan pasar murah hanya berlangsung sebentar. Setelah selesai masyarakat akan membeli barang dengan harga yang cenderung malah lebih mahal.

“Masalah berikutnya adalah pasar murah tidak bisa menjangkau seluruh rumah tangga yang berdampak kenaikan harga pangan,” ucapnya.

Bhima menganalogikan pasar murah sebagai obat parasetamol.

“Cuma redakan demam inflasi pangan, penyakit utamanya tidak diselesaikan,” tuturnya.

Bhima menyarankan agar pemernintah memberikan subsidi ke petani. Termasuk pemerintah daerah yang harus membantu memastikan pupuk subsidi tersedia, irigasi diperbaiki, dan sumur disiapkan.

"Kemudian lindungi dari tengkulak yang ambil marjin terlalu besar dari petani,” paparnya.

Peran Pemda, kata Bhima, juga mencakup pengawasan distribusi barang. Jalan diperbaiki dari penggilingan sampai pasar.

“Itu tugas Pemda,” ucapnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatra Utara berupaya menekan laju inflasi dengan cara menggelar pasar murah, gerakan menanam sayur dan cabai serta mudik gratis. Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan inflasi Sumut pada Februari 2024 secara year on year (y-on-y) sebesar 2,5 persen. Sumut masuk sepuluh provinsi dengan inflasi terendah nasional, sedangkan inflasi nasional saat ini mencapai 2,75 persen.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, permasalahan inflasi harus dijadikan atensi karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat. Katanya, inflasi di Februari 2,75 persen (Y-o-Y) naik dibanding Januari yang 2,57 persen.

Kenaikan ini perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu upaya pemerintah memperkuat daya beli dengan program bantuan sosial prakerja.

“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen, diakui dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” kata Tito.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Sumut I Gede Putu Wira mengatakan, ada beberapa komoditas penyumbang inflasi di Sumut termasuk beras, daging ayam dan cabai merah. Dia rekomendasi agar mengoptimalisasi pasar murah, memanfaatkan fasilitasi distribusi pangan, pemberian subsidi ongkos distribusi pangan dan inspeksi mendadak ke pasar.

Pilihan Editor: Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan