TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dia menyebut, korupsi ini memukul semua pihak.

Sebelumnya, dugaan fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI itu telah dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Kejaksaan Agung pada Senin, 18 Maret 2024.

"Memprihatinkan sekali. Padahal, ekspor itu andalan pemerintahan Jokowi, termasuk saat pandemi Covid-19, meski resesi masih terbilang rendah sekitar 2,5 persen," kata Didin saat dihubungi Tempo pada Selasa, 19 Maret 2024.

Dia menjelaskan, LPEI punya peran sebagai salah satu pilar kesuksesan dalam mendongkrak ekspor, sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang resesi rendah ketika pandemi dan pertumbuhan lumayan tinggi rata- rata 5 persen memasuki endemi.

"Tapi kemudian diketahui pejabat LPEI dan perusahaan penerima ekspor ternyata korup, maka sangat memukul semua pihak. Sebab kalau tanpa korupsi, akan lebih tinggi lagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai," kata Didin.

Selanjutnya: Apalagi, jika kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)....

<!--more-->

Apalagi, jika kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat mengakses lebih pembiayaan LPEI. "Maka, prestasi ekspor dan pertumbuhan lebih tinggi lagi, plus lebih merata," tuturnya.

Didin meminta agar dugaan kasus ini segera dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga ke pengadilan. "Di tengah tingkat kepercayaan terhadap KPK lagi rendah-rendahnya, sehingga ada efek jera."

Untuk LPEI sendiri, Didin menegaskan, perlunya pembenahan dalam hal standar operasional prosedur (SOP). SOP dalam proses pengajuan pembiayaan agar tak ada lagi peluang kongkalikong antara pejabat LPEI dengan pengusaha.

Dia meminta agar pengusutan dan pembongkaran dugaa korupsi ini menyentuh akar permasalahan. Bahkan, otak di balik kasus itu mesti dibongkar.

"KPK harus membongkar kasus korupsi di LPEI ini hingga ke otak di balik korupsi tersebut, termasuk kalangan pengusahanya. Ini kesempatan KPK mengembalikan kepercayaan publik yang sekarang ini," kata Didin.

Pilihan Editor: Mudik Lebaran 2024, AirAsia Ingatkan Aturan Bagasi Kabin: Maksimal 7 Kilogram