TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebut keputusan pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, patut diapresiasi dan dikawal. Ia mengatakan memindahkan ibu kota negara bukan pekerjaan mudah.

Namun, pemindahan ibu kota negara bukan isu baru dan sudah banyak negara melakukannya. Bagi Indonesia sendiri, kata Najih, wacana pemindahan ibu kota sudah ada dalam sejarah perjalanan kebangsaan.

"Pemindahan ibu kota baru merupakan bentuk semangat anti kolonialisme," kata Najih dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.

Menurut dia DKI Jakarta merupakan ibu kota yang dibentuk sebagai peninggalan kolonial. "Diharapkan, semakin nyata kemerdekaan, kita juga harus memiliki ibu kota yang dibangun bangsa sendiri melalui IKN," tutur dia. Dengan pemindahan ibu kota juga diharapkan bisa menghapus mental inlander ataupun perasaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah.

Ia lantas mengatakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta merupakan pengalaman baru yang harus dikawal bersama agar pemindahan ibu kota tidak menyisakan persoalan yang mirip dengan ibu kota negara saat ini. Cita-cita IKN menjadi kota bersih, indah, cerdas, kata dia, mesti ditunggu realisasinya.

Lebih lanjut, ia berujar, IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta. Ia berharap IKN hanya menjadi kota pelayanan pemerintahan yang cerdas, cepat, efektif, dan efisien, yang bakal mengubah lanskap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

"Sementara, Jakarta menjadi pusat kegiatan bisnis dan perdagangan yang akan memecah, membuat kegiatan-kegiatan ekonomi bisnis yang mobilitasnya lebih bagus dan tersebar," tutur Najih.

Pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap. Adapun saat ini, pembangunan sedang berada dalam tahap pertama dengan target pemindahan tahap awal hingga akhir 2024. Salah satu hal penting yang juga dikejar pemerintah dalam tahap ini adalah perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di sana.

Sementara itu, empat tahap pembangunan selanjutnya akan dilaksanakan dalam 20 tahun ke depan hingga 2045. "Masing-masing tahap lima tahunan, sehingga mungkin kita lihat satu pembangunan harus berkelanjutan dan jangka panjang," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 18 Maret 2024.

Pilihan Editor: Jejak Konglomerat Aguan di IKN dan Bandara Singkawang, Jokowi Ucapkan Terima Kasih: Yang Saya Hormati Pak Aguan