TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran bantuan sosial atau Bansos pemerintah mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.

"Anggaran Bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Realisasi tersebut terdiri dari lima pos. Pertama, untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun. Rinciannya antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Kelompok Penerima Manfaat atau KPM dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,7 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 juta peserta.

Sementara untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak Rp 900 miliar. Dana ini dialokasikan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1.000 siswa dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa.

Anggaran berikutnya dialirkan ke Kementerian Agama sebesar Rp 1,1 triliun untuk kebutuhan bantuan pendidikan. Bantuan PIP untuk 1,4 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa.

Terakhir, sebanyak Rp 800 miliar dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bantuan tanggap darurat bencana.

Selanjutnya: Sri Mulyani memaparkan statistik data bantuan pangan yang digelontorkan....

<!--more-->

Sri Mulyani memaparkan statistik data bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat miskin atau masyarakat rentan selama 2024.

Pertama, bantuan beras diberikan bagi 22 juta KPM untuk 6 bulan. Pada 2022, bantuan pangan beras bencana alam sebanyak 290,4 ribu ton untuk Januari-Februari. Pada 2023, bantuan beras diberikan bagi 21,4 juta KPM selama 7 bulan.

"Tahun 2024 ini, ada bantuan beras 21,4 juta KPM untuk 6 bulan. Realisasinya untuk triwulan I adalah 422 ribu ton. Ada kenaikan dibandingkan 2022, tapi dibandingkan 2023 sebenarnya tidak terlalu besar," kata Sri Mulyani.

Di samping itu, bantuan pangan juga diberikan berupa daging ayam dan telur. Pada 2022, pemerintah memberikan intervensi ketika harga kompetitif tersebut jatuh. Caranya adalah dengan membelinya, lalu membagikan kepada 638 ribu masyarakat KPM.

Pada 2023, pemerintah menyalurkan bantuan daging ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM untuk menangani balita stunting selama 6 bulan. "Untuk 2024 ini, tetap sama 1,4 juta KPM. Namun, sampai Februari belum terealisasi. Yang baru terealisasi sebenarnya bantuan beras tadi, karena El Nino mulai dari September tahun lalu sampai Maret ini," u ap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, total anggaran bantuan beras yang telah terealisasi adalah Rp 8 triliun. "Untuk triwulan I Rp 8 triliun. Untuk bantuan beras ini, anggaran 6 bulan itu Rp 8 (triliun) plus Rp 8 (triliun), jadi Rp 16 (triliun)."

Sedangkan untuk tahun 2024, pemerintah mengadakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. "Namun, sampai sekarang, BLT ini belum terealisasi. Jadi, belum ada pembayaran, realisasi, dan pembagian," tutur Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Geliat Bisnis Hidangan Buka Puasa di Pasar Takjil Benhil, Untung Rp 2-5 Juta Sehari