TEMPO.CO, Jakarta - Ridwan Kamil yang kini menjabat sebagai Kurator Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membantah soal perubahan desain Istana Wakil Presiden di IKN, kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal ini merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya sehari sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta rancangan awal istana tersebut diperbaiki.

"Bukan, itu mah sudah lama. Pak Presiden menginginkan skema yang sayembara yang menang itu dikembalikan semurni-murninya," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan perubahan yang dimaksud justru dibuat sendiri oleh sang desainer. Namun, Jokowi lebih menyukai desain Istana Wakil Presiden kembali sesuai rancangan awal.

Dia menegaskan koreksi yang dilakukan desainer Istana Wakil Presiden pun tidak terlalu jauh dari rancangan awal. Perubahan yang dibuat, kata dia, hanya berupa desain tata ruangnya. Menurut dia, hal yang wajar apabila ada saran untuk setiap desain pembangunan di IKN.

Menurut dia, Jokowi juga sudah menyetujui desain Istana Wakil Presiden yang ada saat ini. Karena itu, Ridwan Kamil optimistis pembangunan Istana Wakil Presiden akan rampung sesuai target yaitu pada 2025 mendatang.

"Saya kan ikut rapatnya. Istana wapres itu sudah sangat bagus, sudah disetujui Presiden, tidak ada perubahan yang signifikan," kata dia.

Pembangunan Istana Wapres di IKN dijadwalkan pada Juli 2024. Pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun. Namun, Basuki mengatakan ada perubahan desain Istana Wakil Presiden di IKN sesuai permintaan Jokowi. Untuk itu, ia memastikan akan ada lelang ulang untuk desain Istana Wakil Presiden di IKN.

"Waktu lelang pertama kami dengan desain juara pertama, tetapi setelah dilihat Bapak Presiden, perlu direvisi sehingga kita revisi," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Sejauh ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku belum berencana berkantor di IKN. Rencana perpindahan tersebut juga belum dibicarakan. Sedangkan Jokowi rencananya mulai berkantor di IKN mulai Juli 2024. Hal ini dilakukan jika infrastruktur penunjang, seperti sumber air hingga jalan tol sudah tersedia.

RIANI SANUSI PUTRI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Terpopuler: Cuti Ayah 60 Hari Bagi ASN yang Istrinya Melahirkan, Jokowi Kebut Pembangunan IKN