Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Jumat, 15 Maret 2024 06:31 WIB

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri mengkritisi rencana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia. Dia memandang bahwa arah pembangunan negara harus relevan dengan kondisi sosial, budaya dan politik bangsa.

Menurut Didin, rencana pengembangan kota Jakarta di masa depan mesti dibahas bersama oleh seluruh elemen bangsa. Jangan sampai, rencana menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis hanya bertujuan untuk menguntungkan sekelompok raksasa pebisnis saja.

"Jangan hanya mimpi segelintir elit kekuasaan saja. Apa harus seperti New York sebagai pusat bisnis dunia, di mana ada sekelompok kecil oligarki bisnis yang mengendalikannya?" kata Didin kepada Tempo pada Kamis, 14 Maret 2024.

Didin menjelaskan, pembangunan Jakarta ke depan mesti diarahkan lebih humanis. Misalnya sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan, di samping menggenjot bisnis seperti di Paris atau London.

Dengan pembangunan yang lebih humanis, kata Didin, bakal secara tidak langsung meminimalisir kendali oligarki. "Tidak ada kendali kelompok kecil oligarki yang mengendalikan keseluruhan, baik ekonomi maupun politik."

Advertising
Advertising

Berkaca dari sejarah, kata Didin, Indonesia sangat kaya akan warisan kultural, agama dan kebijakan-kebijakan sosial. Maka dari itu, kurang tepat jika Jakarta hanya akan difokuskan sebagai pusat bisnis, tanpa memikirkan aspek humanisme.

Apalagi, jika hanya akan dikendalikan sekelompok pebisnis yang terafiliasi dengan oligarki politik. "Tidak elok kalau Jakarta hanya dibayangkan sebagai pusat bisnis dunia ala New York, di mana ada kendali kelompok kecil pebisnis yang kawin-mawin dengan oligarki politik," tuturnya.

Didin mencontohkan, Jakarta bisa didorong seperti kota yang tak terlalu jauh dari Indonesia, seperti Kuala Lumpur dan Tokyo. Kedua kota tersebut memiliki universitas terbaik dan pusat-pusat riset. Selain itu, Jakarta juga bisa mengembangkan potensi sebagai pusat-pusat budaya dan intelektual yang berkontribusi terhadap masalah-masalah global.

"Termasuk soal krisis iklim, kemiskinan dan lain-lain soal kemanusiaan. Bukan hanya pusat bisnis. (Seperti) Itu juga seharusnya Jakarta di masa depan."

Namun jika memang ingin mendorong Indonesia sebagai kota bisnis, kata dia, pemerintah mesti mengedepankan potensi bisnis lokal dengan serius.

"Jadikan sebagai etalase pusat bisnis IKN Nusantara, yakni unggulan-unggulan bisnis lokal yang dipromosikan ke tingkat regional seperti ASEAN, Asia dan dunia. Jangan jadi sekadar pasar produk-produk dunia di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa pembangunan Jakarta akan diarahkan menjadi kota bisnis, usai tak berstatus ibu kota negara nantinya. Lebih detail, dia menyatakan, pemerintah berharap Jakarta dapat menjadi pusat perekonomian layaknya New York di Amerika Serikat atau Sydney dan Melbourne di Australia.

“Kami ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan lain-lain. Intinya adalah kira-kira sama dengan New York-nya Amerika, atau Sydney Melbourne-nya Australia,” kata Tito dalam rapat kerja di DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2024.

ANNISA FEBIOLA | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: Jokowi Kebut Pembangunan IKN, Terbaru Izinkan Investor Beli Tanah di Ibu Kota Negara

Berita terkait

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

11 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

18 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

18 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya