Fakta-fakta Rumah Dinas Menteri di IKN yang Dikritik Menko Luhut Binsar Pandjaitan

Kamis, 14 Maret 2024 18:08 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu lalu calon rumah dinas para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Utara dikritik lantaran dinilai terlalu mewah. Terbaru, terungkap bahwa kediaman para menteri tersebut justru lebih kecil dibandingkan dengan rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan sampai terkaget dan mengomel. Lantas seperti apa fakta-faktanya?

1. Lebih kecil dibanding di Widya Chandra

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui luas rumah dinas menteri di IKN lebih kecil daripada rumah di Kompleks Kediaman Menteri Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan yang ditempati para menteri saat ini. Basuki menjelaskan, dirinya termasuk menteri yang menempati rumah dinas di bilangan Kebayoran Baru, tersebut.

“Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

2. Diprotes Luhut Pandjaitan

Advertising
Advertising

Basuki mengatakan ukuran kediaman para menteri di IKN yang lebih kecil dibandingkan di Widya Chandra diprotes Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, rumah dinas menteri mestinya bisa dibesarkan. Adapun rumah dinas tersebut seluas 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi.

“Bahkan pak Luhut bilang, loh ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Namun, dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” kata Basuki.

3. Dana pembangunan rumah dinas menteri di IKN

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan anggaran penyediaan hunian para menteri di IKN sebesar Rp 537,1 miliar pada 2023. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dana tersebut merupakan lanjutan dari yang sudah dimulai pada 2022. Anggaran penyediaan hunian di IKN ditujukan tidak saja untuk rumah jabatan menteri, melainkan pula untuk hunian pekerja konstruksi.

“Yakni rumah tapak jabatan menteri di mana tahun 2023 teralokasi Rp 337,1 miliar,” ujar Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

4. Spesifikasi rumah hunian menteri di IKN

Iwan menyatakan setidaknya terdapat 36 unit rumah jabatan menteri yang dibangun di IKN dan rampung Juli 2024. Lokasinya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) dan berada di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN. Rumah tersebut dibangun dengan model tapak. Ini adalah jenis hunian yang langsung dibangun di atas tanah dan berdiri mandiri tanpa hitungan tingkat.

Dirjen perumahan PUPR sendiri menyiapkan desain rumah tapak jabatan menteri dalam dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi. Kata Iwan, Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape.

“Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni,” kata Iwan, seperti dilansir dari laman perumahan.go.id, Kamis, 8 Desember 2022.

5. Pembangunan sudah mencapai 80 persen

Terbaru, Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan bahwa progres rumah tapak jabatan menteri mencapai hampir 80 persen. Adapun beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan dua unit Rumah Tapak Jabatan Menteri, sebagai rumah contoh (mock up) di IKN, salah satunya rumah Menteri PUPR.

“Kemarin ada yang kita percepat untuk memberikan gambaran, di mana dua unit rumah tapak jabatan menteri sudah jadi,” kata Danis.

6. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bantah rumah menteri di IKN mewah

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas juga telah merespons kritikan pihak yang menilai rumah menteri yang dibangun di IKN begitu mewah. Ia mengklaim luas tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan rumah menteri yang saat ini ditempati di DKI Jakarta.

“Saya enggak ngomong mewah apa enggak, tapi ukuran rumah dinas menteri yang sekarang di IKN lebih kecil dibanding ukuran rumah menteri yang sekarang di Jakarta,” kata Azwar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024 lalu.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANDRY TRIYANTO TJITRA
Pilihan editor: Tanggapi Luhut Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Berita terkait

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

6 jam lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

10 jam lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

13 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

15 jam lalu

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

15 jam lalu

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

OIKN akan melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat Sepaku sekaligus mengecek sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Polisi Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Tersangka Dijanjikan Bayaran Rp 1,8 Juta per Transaksi

16 jam lalu

Polisi Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Tersangka Dijanjikan Bayaran Rp 1,8 Juta per Transaksi

Kepolisian Sektor Metropolitan Tebet menangkap tersangka tindak pidana narkoba jenis sabu berinisial KP alias K, 50 tahun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

19 jam lalu

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelola operator Jalan Tol IKN akan ditentukan melalui tender.

Baca Selengkapnya

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

1 hari lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

1 hari lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya