TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementeriannya telah menerapkan kebijakan pemblokiran anggaran atau automatic adjustment sesuai keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani. KKP memblokir anggaran belanja 2024 sebesar Rp 501 miliar.

"Sehingga pagu efektif KKP Tahun 2024 sebesar Rp 6,43 triliun," ujar Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024.

Kebijakan automatic adjustment tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Surat itu diteken pada 29 Desember 2023. Lewat surat tersebut, Sri Mulyani meminta semua kementerian dan lembaga negara menyisihkan minimal 5 persen anggaran belanja mereka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Trenggono mengatakan pemblokiran anggaran yang dilakukan KKP sudah sesuai dengan kriteria Kementerian Keuangan. Pemblokiran antara lain dilakukan terhadap anggaran belanja barang dan modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak, dan dapat ditunda. Misalnya, honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional, dan non operasional lainnya.

Adapun Sri Mulyani menerapkan kebijakan ini demi mengumpulkan duit cadangan sebesar Rp 50,14 triliun. Dengan adanya dana cadangan ini, pemerintah berharap APBN siap menjadi bantalan gundangan yang muncul jika terjadi gejolak akibat kondisi geopolitik global, seperti kenaikan harga pangan.

Program bantalan tersebut akan berbentuk penambahan bantuan sosial dan subsidi pupuk. Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan kebijakan ini tak akan mengganggu pembiayaan program-program prioritas di kementerian. Pasalnya, selama ini penyerapan anggaran dari kementerian atau lembaga rata-rata hanya sekitar 95 persen.

"Jadi sebetulnya 5 persen itu ada di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari kementerian/lembaga itu. Itu yang kami lakukan," ucap Sri Mulyani saat ditemui usai pencoblosan Pemilu 2024 di Bintaro, Tangerang Selatan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Automatic adjustment merupakan mekanisme yang sudah berjalan selama empat tahun, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Pada 2022 dan 2023, pemerintah juga melaksanakan automatic adjustment saat terjadi gejolak harga minyak goreng. Pemerintah pun melakukan kebijakan serupa saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan instruksi presiden (Inpres) soal perbaikan jalan yang rusak.

Pilihan Editor: Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju