Prabowo Usul BUMN Lepas Bisnis Perhotelan, Pengamat Sebut Masih Layak Dipertahankan

Sabtu, 9 Maret 2024 08:36 WIB

Presiden RI Joko Widodo membuka KTT ASEAN hari kedua di Meruorah Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 11 Mei 2023, dengan isu utama soal Myanmar. Dok: Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto mengatakan sektor perhotelan yang dikelola BUMN masih layak untuk dipertahankan. Hal ini mengomentari usulan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto yang ingin negara melepas bisnis perhotelan BUMN ke swasta.

“(Bahkan) tanpa injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) lebih lanjut,” kata dia saat dihubungi pada Kamis, 6 Maret 2024.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu menjelaskan, BUMN sektor perhotelan masih bisa berkembang dalam ekosistem di bawah naungan BUMN Pariwisata (aviasi) yaitu InJourney. Dengan demikian produk holding itu bisa dijual secara bundling, sehingga menghasilkan harga yang lebih kompetitif.

Dulunya, kata Toto, keberadaan BUMN sebagai pengelola hotel adalah pembuka jalan, karena relatif belum ada operator bisnis di sektor tersebut. Ia yakin, negara tentu memiliki prioritas dalam mengelola produk atau jasa mereka, demi kepentingan publik. Serta agar kondisi kesehatan perusahaan berjalan baik.

“(Buat) pemerataan kesempatan bagi industri nasional untuk tumbuh di sektor bisnis ini,” ucapnya.

Advertising
Advertising

Prabowo Subianto di acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont pada Selasa, 5 Maret 2024, menyebut Indonesia tidak perlu hotel milik negara atau yang berada di bawah naungan BUMN.

“Menurut saya, kita tidak membutuhkan hotel milik negara. Bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Saya meminta saran Anda. Saya ingin meminta persetujuan yang rasional dan masuk akal,” kata dia.

Prabowo menjelaskan bahwa dia terbuka dengan kerja sama bisnis dan investasi. Jika ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dalam hal bisnis, dia menyambut dengan tangan terbuka.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Dony Oskaria mengatakan usulan Prabowo sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh InJourney. Perusahaan disebut sedang menyiapkan hospitality fund, platform kerjasama antara InJourney dengan swasta untuk mengelola bisnis perhotelan mereka.

AISYA AMIRA WAKANG

Pilihan Editor: Pilot dan Kopilot Batik Air Tidur saat Terbangkan Pesawat, Temuan Investigasi KNKT

Berita terkait

Wamen BUMN Sebut Freeport Bisa Produksi 50 Ton Emas Batangan per Tahun: Mulai Mei di Manyar

2 jam lalu

Wamen BUMN Sebut Freeport Bisa Produksi 50 Ton Emas Batangan per Tahun: Mulai Mei di Manyar

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menargetkan Indonesia mulai bulan ini bakal memproduksi emas batangan secara mandiri hingga 50 ton per tahun.

Baca Selengkapnya

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

3 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

4 jam lalu

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

4 jam lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

5 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

5 jam lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

6 jam lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

6 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya