Walhi Ingatkan Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Migrasi Penduduk ke IKN

Jumat, 8 Maret 2024 12:37 WIB

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mengingatkan potensi migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur. Peristiwa ini nantinya akan berdampak pada deforestasi hutan Kalimantan.

"Bagaimanapun, IKN itu adalah episentrum kehidupan. Seolah-olah ia punya magnet yang mana semua orang akan berbondong-bondong datang ke sana," kata Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2024.

Uli membandingkan migrasi itu seperti yang telah terjadi di Jakarta. Masyarakat yang mencari kerja, jelas Uli, kerap mendatangi ibu kota untuk memperbaiki perekonomian dengan memperoleh pekerjaan baru.

"Migrasi penduduk ke sana (IKN) akan menyebabkan pembukaan lahan yang lebih luas lagi, seperti pemukiman, dsb," tuturnya. Fenomena ini nantinya, sambung Uli, akan berpengaruh ke lingkungan hidup.

Sebelumnya, penyusutan hutan ini disorot satelit National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Satelit NASA memotret perbandingan kawasan hutan Kalimantan pada April 2022 dengan kondisi terbaru pada Februari 2024. Hasilnya, kawasan hutan yang hijau tampak menyusut.

Advertising
Advertising

Terhadap permasalahan itu, Staf Khusus Kepala dan Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Troy Pantouw membantah terjadi deforestasi hutan Kalimantan akibat pengembangan IKN. Menurut dia, klaim kerusakan hutan itu merupakan hal yang keliru.

"Secara tegas saya sampaikan, tidak ada desforestasi hutan Kalimantan akibat pembangunan IKN. Itu sangat keliru. Justru yang kami lakukan adalah menghutankan kembali alias reforestasi," kata Troy dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 6 Maret 2024.

Pilihan Editor: Terpopuler: Jokowi Beri Akses ke Bahlil dalam Kelola Izin Tambang, Perpindahan Jakarta ke IKN Tunggu Keppres

Berita terkait

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

50 menit lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

1 jam lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

1 jam lalu

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

Australia meningkatkan jumlah minimum tabungan untuk visa pelajar sebagai upaya menekan angka migrasi yang tinggi.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

2 jam lalu

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah rencana Otorita IKN melakukan uji coba kereta otonom pada Juli mendatang. Prasarana belum siap.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

3 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Pembangunan Capai 20 Persen, Bandara VVIP IKN Berpotensi Layani Penerbangan Komersial

8 jam lalu

Pembangunan Capai 20 Persen, Bandara VVIP IKN Berpotensi Layani Penerbangan Komersial

Kementerian PUPR menggarap runaway, sedangkan Kemenhub menggarap gedung terminal bandara VVIP IKN.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Banding Atas Gugatan JATAM Kaltim, Tutupi Informasi Soal Proyek Air dan Sponge City IKN

16 jam lalu

Menteri PUPR Banding Atas Gugatan JATAM Kaltim, Tutupi Informasi Soal Proyek Air dan Sponge City IKN

Komisi Informasi Pusat mengabulkan sebagian gugatan JATAM Kaltim soal keterbukan informasi proyek air dan sponge city di IKN.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

1 hari lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

1 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

1 hari lalu

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

Pemerintah Belanda mengumpulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pandangan mereka tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya