TEMPO.CO, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut Indonesia tak perlu hotel milik negara atau hotel yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

“Menurut saya, kita tidak membutuhkan hotel milik negara. Bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Saya meminta saran Anda. Saya ingin meminta persetujuan yang rasional dan masuk akal,” kata Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont pada Selasa, 5 Maret 2024.

Alasan Prabowo sebut tak perlu hotel milik negara

Prabowo menuturkan bahwa pada era pemerintahan 1950-an atau kurang lebih 70 tahun silam, pemerintah sudah berupaya mengembangkan industri sektor pariwisata. "Tapi sekarang, menurut saya, kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan, jika memungkinkan," tuturnya.

Menurut Prabowo, sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Air. "Saya tidak mengerti mengapa kita perlu hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya, pariwisata di tahun 1950-an, pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir," ucapnya.

Namun saat ini, Prabowo bilang, pemerintah bisa membuat regulasi untuk merasionalisasi BUMN, termasuk dalam hal pengawasannya. Ke depan, ia memastikan kebijakan akan diambilnya secara rasional.

Meski begitu, dia juga meminta masukan dari para ahli ekonomi yang hadir di acara tersebut. "Saya ingin mengambil kebijakan yang yang rasional dan masuk akal, maka saya memerlukan semua saran. Oleh karena itu, saya ingin masukan terbaik, termasuk dari forum ini," katanya.

Prabowo menjelaskan bahwa dia terbuka dengan kerja sama bisnis dan investasi. Jika ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dalam hal bisnis, dia menyambut dengan tangan terbuka.

"We are open to bussines, kita ingin mendapat invetasi dari mana saja. Apa yang bisa kita lakukan ke sektor swasta, kita harus memberikan ruang untuk sektor swasta untuk melakukannya. BUMN kita harus rasionalisasi," ujar Prabowo.

Erick Thohir setuju dengan pernyataan Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung pernyataan Prabowo Subianto terkait keberadaan hotel-hotel BUMN yang dianggap tak strategis. Ia mengatakan dulunya setiap BUMN memang memiliki hotel, tetapi kini sudah dikonsolidasikan di bawah satu payung, yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN).

“Jadi apakah itu (hotel BUMN) perlu? Menurut saya itu bukan hal yang signifikan,” kata Erick kepada wartawan di sela Mandiri Investment Forum, di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 5 Maret 2024.

Erick juga menyatakan mendukung pernyataan Prabowo soal rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis, termasuk hotel-hotel BUMN.

Menurut Erick, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinannya sejauh ini telah berhasil memangkas jumlah BUMN dari semula 142 menjadi 41 perusahaan. Hal ini sejalan dengan peta jalan atau roadmap Kementerian BUMN 2024-2034.

“Sangat mendukung dan teman-teman media juga tahu bahwa dalam peta jalan 2024-2034, kalau bisa BUMN itu berjumlah 30-an. Sekarang (jumlah perusahaan BUMN) bisa menjadi 41 perusahaan pun baru tahun ini,” kata Erick.

KAKAK INDRA PURNAMA | ANNISA FEBIOLA | ANTARANEWS
Pilihan editor: Prabowo Sebut Demokrasi Sangat Melelahkan, Disorot Lagi oleh Media Asing