Ini 4 Poin Penting Hasil Pertemuan Jokowi dengan PM Australia Albanese

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 6 Maret 2024 06:42 WIB

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kanan) dan Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil bagian dalam pertemuan bilateral pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024 di Melbourne, Australia, 05 Maret 2024. EPA-EFE/JOEL CARRETT

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC), Melbourne, pada Selasa, 5 Maret 2024. Ada 4 hal yang disepakati dalam pertemuan itu.

Pertama, Presiden menyambut baik perkembangan kerja sama kedua negara, termasuk penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Kendaraan Listrik.

“Saya harap MoU dapat segera diimplementasikan melalui pembentukan joint steering committee dan penyusunan work plan. Khusus terkait nikel saya mendorong kedua negara dapat lebih mengedepankan kolaborasi daripada berkompetisi,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Presiden RI.

Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan BNI di Sydney. Selain itu, Presiden juga menyambut baik penandatanganan MoU antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan National Capital Authority pada Februari lalu.

“Saya juga ingin kembali mengundang sektor swasta Australia untuk turut serta membangun IKN,” imbuhnya.

Advertising
Advertising

Kedua, Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Presiden Jokowi juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia.

“Selain itu kerja sama bidang biosecurity untuk produk-produk Indonesia utamanya buah-buahan dan perikanan perlu terus didorong, utamanya terkait aspek inspeksi dan karantina,” tuturnya.

Ketiga, dalam hal hubungan antarmasyarakat, Presiden Joko Widodo menyatakan kegembiraannya atas popularitas Indonesia sebagai tujuan bagi pelajar Australia dalam skema New Colombo Plan. Presiden Jokowi mengundang lebih banyak pemuda Australia untuk berkunjung dan belajar di Indonesia, termasuk budaya dan bahasa Indonesia.

Keempat, Presiden mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Presiden berharap kerja sama dan implementasi proyek infrastruktur serta energi akan terus berlanjut, serta menyambut baik peluncuran Strategi Ekonomi Asia Tenggara 2040.

“Semoga ini dapat terus memperkuat Integrasi ekonomi Australia dengan ASEAN melalui perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengundang PM Albanese untuk menghadiri World Water Forum ke-10 di Bali. Forum itu akan membahas isu-isu air dan sanitasi global di tengah perubahan iklim yang kian meningkat.

Pilihan Editor Faisal Basri Sebut IKN Mengandung Sumur Gas Dangkal yang Bisa Berbahaya, Apa Itu?

Berita terkait

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

37 menit lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

6 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

6 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

7 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

7 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

16 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya