Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 5 Maret 2024 09:38 WIB

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas menilai, konsep smart forest city yang dilekatkan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya seperti tiruan atau cosplay. Sebab pada faktanya, ancamannya justru lebih besar.

"Jadi, klaim pemerintah bahwa 70 persen lahan IKN adalah kawasan hijau dalam konsep smart forest city itu seperti cosplay saja. Karena justru faktanya, ancamannya lebih meluas," katanya kepada Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut IKN adalah kota pintar berbasis hutan dan alam dengan proporsi 70 persen. Sementara itu, areal hijaunya mencapai 80 persen.

IKN Nusantara juga dipersiapkan dengan transportasi publik berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor. Mulai dari infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan hingga perumahan.

Menurut Rio, smart forest city yang disebut Jokowi itu layaknya hutan-hutan artifisial yang dibangun. "Justru hutan alam yang seharusnya menjadi penopang ekosistem regional itu akan musnah. Termasuk hutan alam yang memang ada di sekitar situ," ujarnya.

Advertising
Advertising

Smart forest city, menurut dia menghilangkan hutan alam yang kaya akan cadangan karbon serta biodiversitas. Namun, Greenpeace belum menganalisis berapa lama hutan tersebut akan kembali menghasilkan cadangan karbon sebesar semula. Masing-masing tipe hutan memiliki kandungan karbon yang berbeda.

"Angkanya mesti dihitung spesifik dengan luasan hutan alam yang tersisa. Kami belum bikin analisis spesifik perbandingannya. Kalau hitungan kami, deforestasi hutan alam di kawasan IKN dari 2011 sampai 2020 ada 9.725 hektare. Itu di luar Hutan Tanaman Industri. Kalau di kawasan IKN hutan alam primer atau mangrove masih luas dan berpotensi terancam karena aktivitas pembangunan IKN," ujarnya.

Permasalahannya, kata Rio, adalah hutan alam tersebut merupakan hutan hujan, bukan hutan monokultur. Seperti hutan tanaman eukaliptus di IKN yang disorot NASA lewat satelitnya beberapa waktu lalu. Hutan alam memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati, berbeda halnya dengan hutan monokultur.

"Jadi, hutan alam ini kemudian terancam punah. Nah, sementara konsep smart forest city yang seperti cosplay itu tidak akan berpengaruh signifikan sih sebenarnya dalam menghentikan atau menangani deforestasi yang meningkat di Indonesia," ucapnya.

Ancaman deforestasi bukan hanya di kawasan inti IKN saja, namun juga di wilayah perluasan IKN, hingga Kalimantan Timur dan pulau Kalimantan itu sendiri.

"Selain hilangnya hutan dan ancaman terhadap biodiversitas, dampaknya memang akan serius. Unsur-unsur lainnya yang mendukung sebenarnya adalah investasi yang besar akan semakin besar. Jadi, juga akan berdampak pada lingkungan," tutur Rio.

Namun, satu aspek yang paling penting sebenarnya menurut Rio adalah dampaknya kepada masyarakat adat di sana. Sejak IKN dibangun, banyak sengketa yang akhirnya mengorbankan masyarakat adat. "Ada yang dikriminalisasi, ada yang lahannya diambil."

ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Polemik Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri Sebut Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Bisa Saling Menggantikan

Berita terkait

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

58 menit lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

2 jam lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

5 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

5 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

6 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

6 jam lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

7 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

8 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

9 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya