TEMPO.CO, Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan, sektor jasa keuangan tetap stabil karena disokong oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang stabil. Tak hanya itu, profil risiko juga terpantau masih terjaga dan terbilang membaik secara umum.

Meskipun demikian, kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, sektor jasa keuangan perlu mencermati kondisi geopolitik dan ekonomi global.

"Di Amerika Serikat, capaian inflasi cenderung sticky di tengah pertumbuhan ekonomi yang solid, mendorong meningkatkan perkiraan no landing," kata dia dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Februari 2024 pada Senin, 4 Maret 2024.

Sementara itu di benua Eropa, ekonomi negara Jerman dan Inggris mengalami kontraksi dan mulai memasuki resesi. Kondisi ini ditandai dengan tingkat inflasi yang cenderung turun mendekati target bank sentral. Kemudian, perekonomian Cina berada di bawah rata-rata historis dengan tekanan di pasar keuangan yang tercatat meningkat.

Dari sisi geopolitik, kata Mahendra, tingginya eskalasi konflik di beberapa kawasan memicu proyeksi kenaikan harga komoditas global. Di sisi domestik, kinerja perekonomian terpantau solid seperti tercermin dari produk domestik bruto atau PDB kuartal IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,04 persen year on year (yoy).

"Didorong oleh naiknya pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dan belanja investasi pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," kata dia.

Indikator terkini juga menunjukkan bahwa kinerja perekonomian ke depan masih cukup baik. Di antaranya ekspansi PMI manufaktur yang meningkat, neraca perdagangan yang mencatatkan surplus hingga catatan tingkat inflasi yang terjaga.

Mahendra menyatakan, OJK dan sektor jasa keuangan berkomitmen mendukung pengembangan IKN. Khususnya pada pengembangan ekosistem layanan keuangan. Komitmen terhadap diwujudkan melalui penandatanganan rencana pembangunan gedung Kantor OJK bersama Otorita IKN pada 29 Februari 2024 lalu.

Pilihan Editor: Polemik Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri Sebut Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Bisa Saling Menggantikan