TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan Kemenkeu dan Badan Pangan Nasional atau Bapanas sedang mempertimbangkan rencana pembentukan dana siaga.

Nantinya, model dana siaga itu dapat digunakan sebagai metode pembayaran bagi Bulog dan ID Food guna memenuhi pasokan cadangan pangan.

"Sehingga Bapanas sudah langsung memiliki di dalam anggarannya untuk melakukan intervensi, baik ketersediaan pasokan (pangan) maupun harga," kata Isa dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.

Isa menyatakan, bahwa model dana siaga ini dibuat untuk memastikan harga pangan tetap aman dan terkendali. Selain itu, menurut dia, rencana kerja sama ini disusun dalam rangka mengurangi angka peningkatan inflasi harga pangan di Indonesia.

"Dua tahun ini kami coba cari cara untuk memastikan Bulog dan ID Food selalu memiliki kemampuan kapasitas untuk building stock," ujarnya.

Sementara perencanaan model dana siaga ini masih dibahas, katanya, kedua perusahaan pelat merah itu masih memakai jasa Himpunan Bank Negara atau Himbara untuk melakukan pembiayaan.

Selanjutnya: Isa memastikan bahwa Bulog dan ID Food bakal terus mendapat....

<!--more-->

Isa memastikan bahwa Bulog dan ID Food bakal terus mendapat dukungan dari bank-bank, dengan memberikan subsidi bunga sebagai pinjaman. "Dan juga memberikan jaminan apabila diperlukan untuk jaminan pinjaman dari kedua badan usaha ini," katanya.

Dia berharap dengan dana siaga ini dapat memberikan akses permodalan kepada Bulog dan ID Food untuk bisa melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu untuk pemenuhan stok pangannya.

"Intinya adalah untuk membangun konfiden, uang bukannya tidak terbatas, selalu ada (batasnya). Karena itu, kita ingin melakukannya secara efektif dan efisien," ujarnya.

Menurut dia, model dana siaga ini mampu menciptakan mekanisme pembiayaan yang semakin memudahkan penyediaan dan pendistribusian bahan pangan serta membentuk tata kelola yang semakin baik.

Isa menambahkan, untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan verifikasi dan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

"Kami mengimbau dan berharap agar semua pihak membangun tata kelola yang baik, dokumentasi dan catatan-catatan yang baik, karena itu akan mempermudah proses verifikasi BPKP dan mempercepat proses penggantiang (biaya)," kata Isa.

Pilihan Editor: NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu