TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono angkat bicara soal pembiayaan program makan siang gratis dan susu gratis. Yusuf menilai program yang diusung Capres-Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, itu akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sejak awal kami sudah menduga masuknya program makan siang dan minum susu gratis di APBN 2025 akan memberi beban yang sangat berat kepada APBN," ucap Yusuf kepada Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Ia menjelaskan apabila Prabowo resmi menjadi presiden selanjutnya, program makan siang dan minum susu gratis pada tahun pertama diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 100-120 triliun. Ia memprediksi beban yang akan ditanggung APBN 2025 antara Rp 50-72 triliun.

"Anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini akan setara dengan anggaran IKN sepanjang 2022 hingga 2024," ucapnya. Anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini, kata Yusuf, berpotensi setara dengan 2-3 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025.

Adapun anggaran IKN pada 2022 sebesar Rp 12 triliun dari APBN. Pada 2023, anggarannya bertambah menjadi Rp 26,7 triliun. Kemudian pada 2024 sebesar Rp 40 triliun.

Tanpa kenaikan tax ratio yang signifikan, menurut Yusuf, pelaksanaan program makan siang dan minum susu gratis ini akan berimplikasi dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran belanja tidak terikat atau discretionary spending, seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial.

Yusuf menilai selama ini pemerintah tidak pernah mampu menekan belanja terikat atau non-discretionary expenditure, seperti belanja gaji, belanja barang dan pembayaran bunga utang. Karena itu, menurut dia, masuknya program IKN dan makan siang gratis hampir dapat dipastikan bakal menekan atau memotong anggaran belanja tidak terikat. Seperti anggaran belanja infrastruktur, belanja subsidi atau belanja sosial.

Jika tidak demikian, ia menilai defisit anggaran berpotensi melebar mendekati batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Masuknya program makan siang gratis di APBN 2025 hingga Rp 72 triliun pun berpotensi meningkatkan defisit anggaran hingga kisaran 2,8 persen dari PDB.

"Hal ini tentu beresiko bagi keberlanjutan fiskal yang baru saja pulih pascapandemi," ujar Yusuf.

Dia menggarisbawahi masuknya program makan siang gratis akan menekan atau memotong anggaran infrastruktur, subsidi atau bantuan sosial. Hal itu juga disebabkan oleh sulitnya kenaikan ruang fiskal dari tax ratio.

Tax ratio Indonesia pada 2022 mencapai 10,4 persen. Namun, tutur Yusuf, pada 2023 justru turun menjadi 10,2 persen. Pada tahun 2024 ini diperkirakan tax ratio masih di kisaran 10-10,2 persen dari PDB. Sementara tax ratio 2025 diperkirakan masih di kisaran 10,4 persen dari PDB.

Maka dalam situasi tax ratio sulit meningkat dan rendahnya kemauan politik menekan belanja terikat, Yusuf menekankan jalan paling aman untuk mengakomodasi program makan siang gratis adalah dengan memotong anggaran lain. Langkah itu, menurut dia, lebih memungkinkan dibandingkan memperlebar defisit fiskal yang beresiko tinggi bagi kredibilitas fiskal pemerintah.

Pilihan Editor: OIKN: Investasi Deras, Dalam 10 Tahun IKN Tak Butuh APBN Sesuai Target Jokowi