TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terbang ke Brasil untuk menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) negara anggota G20. Pertemuan berlangsung dua hari, yakni pada 28 dan 29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil.

Agenda Presidensi G20 Brasil bertema building a just world and a sustainable planet ini membicarakan tiga agenda utama. Mulai dari inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, serta reformasi tata kelola global.

Pada pertemuan pertama FMCBG, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral membahas kebijakan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan, perspektif global terhadap pertumbuhan, inflasi dan stabilitas keuangan. Lalu, soal perpajakan internasional, sektor keuangan pada abad ke-21, hingga utang global dan keuangan berkelanjutan.

Namun dalam pertemuan ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 belum berhasil menyepakati semua isu. Sebagaimana tertulis di dalam draf Communique yang telah dinegosiasi oleh para Deputi Menteri Keuangan pada 21 dan 22 Februari 2024 serta 26 dan 27 Februari 2024.

Oleh sebab itu, Presidensi Brasil mengeluarkan dokumen FMCBG berupa Chair’s Summary. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, akan tetapi prospek pertumbuhan jangka menengah masih cenderung lemah.

Situasi yang penuh tantangan seperti sekarang ini memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada. Walhasil, memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

Selanjutnya: Mereka menyadari bahwa geopolitik akibat perang dan konflik....

<!--more-->

Mereka menyadari bahwa geopolitik akibat perang dan konflik berisiko terhadap perkembangan ekonomi dunia. Sri Mulyani mengatakan, tren dan guncangan global memperburuk kesenjangan dan berdampak buruk bagi negara yang berpendapatan rendah.

"Pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah. Terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal”, kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 1 Maret 2024.

Para bendahara negara dan Gubernur Bank Sentral menilai, penting untuk melanjutkan upaya agar bank-bank pembangunan multilateral atau Multilateral Development Banks (MDBs) lebih baik, besar, dan efektif. Selain itu, mereka juga mendorong agar dua pilar perpajakan internasional segera diimplementasikan. Terutama untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.

Tak hanya itu, penguatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan juga dinilai perlu untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.

Di sela-sela agenda resmi tersebut, Sri Mulyani juga bertemu dengan Menteri Keuangan dari negara-negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi isu makroekonomi global terkini, program kerja prioritas G20, serta rencana penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.

Pilihan Editor: Garuda Indonesia Tambah Frekuensi Penerbangan di Lima rute Internasional Akhir Maret 2024