AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Kamis, 29 Februari 2024 10:52 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berkomitmen untuk terus memberantas mafia tanah. AHY ingin meyakinkan bahwa tidak ada yang melawan hukum di Indonesia, termasuk para mafia tanah.

"Kalau ada masyarakat, apalagi masyarakat kecil yang dizalimi, yang akhirnya dibikin susah oleh para mafia tanah, kita akan bela habis," tutur AHY di Samarinda, Kalimantan Timur, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis, 29 Februari 2024. "Tentunya kita akan berantas mafia tanah ini. Kita harus tegas."

AHY berharap kehadiran Kementerian ATR/BPN bisa benar-benar memberi jaminan kepastian hukum. Sebab selain untuk masyarakat, pemberian kepastian hukum hak atas tanah dilakukan demi menarik investor untuk menanam modal. Menurut AHY, hal tersebut bermanfaat karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Kalau ada investor ingin datang ke Indonesia dan mereka tahu tersedia lahan yang clean and clear dan punya kepastian hukum, mereka bisa dengan nyaman menanam uang dan modalnya di sini," ungkap AHY. "Ekonomi akan bergerak, rakyat juga akan senang karena akan terbuka lapangan kerja."

AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mundur.

Advertising
Advertising

Sepekan usai pelantikan, yakni pada 28 Februari 2024, AHY menyambangi Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk membagikan sertifikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). AHY menyerahkan sertifikat tersebut secara langsung ke rumah-rumah warga di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Sidodamai.

Dengan pemberian sertifikat tanah, AHY mengatakan, masyarakat telah memiliki kepastian hukum attas hak tanahnya. Ia pun berharap taraf ekonomi masyarakat pemegang sertifikat bisa meningkat melalui pengembangan usaha yang dimiliki.

"Tentu ini bisa dimanfaatkan jika mereka punyya usaha. Sertifikat yang resmi itu bisa dijaminkan ke bank, sehingga mendapatkan modal usaha," ujar AHY.

Pilihan Editor: Dukung Investasi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Habis-habisan di APBN

Berita terkait

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

1 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

5 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

5 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

5 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

6 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

7 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

7 jam lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

8 jam lalu

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

Presiden Jokowi akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang tadinya berakhir pada 31 Mei 2024

Baca Selengkapnya