TEMPO.CO, Jakarta - Communication Specialist Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Adhityani Putri mengatakan pihaknya menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memandu proses pendiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Pensiun dini PLTU batu bara memang menjadi langkah yang bakal diambil untuk mempercepat transisi energi.

"Peran JETP adalah untuk memastikan implementasi dari pendanaan yang tersediaan, tapi proses dan keputusan memang berdasarkan arahan pemerintah," kata Adhityani ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024.

Lebih lanjut, Adhityani mengatakan, Sekretariat JETP telah mengusulkan dua PLTU untuk pensiun dini, yakni PLTU Cirebon 1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Rencana itu telah dimuat dalam dokumen comprhensinve investment and policy plan (CIPP) yang dirilis pada November 2023. Adhityani mengatakan JETP hanya mengusulkan dua PLTU lantaran ketersediaan dananya terbatas.

"JETP mengindikasikan bahwa hanya ada sekitar US$ 2 miliar yang dapat dialokasikan untuk pensiun dini. Itu berasal dari sumber penndanaan energy transition mecanism (ETM) yang sudah dicanangkan sebelum ada JETP, tapi mereka meminta pendaaan tersebut dihitung sebagai dana JETP," ungkapnya.

Soal panduan tersebut, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden omor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

"Pengaturan teknisnya di RUKN (rencana umum ketenagalistrikann nasional) dan saat evaluai RUPTL, sesuai roadmap pengakhiran PLTU batu bara yg saat ini sedang difinalisasi," kata Agus kepada Tempo, Rabu, 28 Februari 2024.

Selanjutnya: Ihwal pensiiun dini PLTU batu bara, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios)....

<!--more-->

Ihwal pensiiun dini PLTU batu bara, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sebelumnya mengatakan langkah ini berdampak positif pada sektor perekonomian. Berdasarkan studi yang dilakukan Celios, Bhima menyebut pensiun dini PLTU Cirebon 1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya, bisa berkontribusi ke ekonomi nasional hingga Rp 82,6 triliun.

"Tapi, ini jika penutupan PLTU batu bara dilakukan bersamaan dengan percepatan pembangkit EBT (energi baru terbarukan)" kata Bhima dalam Diseminasi Temuan Riset Cerah dan Celios di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.

Bhima mengatakan sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang terkerek. Musababnya, akan ada supply komponen EBT untuk pembangkit energi bersih. "Akan ada industri panel surya, komponen mikrohidro, dan berbagai jenis teknologi untuk support EBT," kata dia.

Bahkan,jika dilakukan industrialisasi di kawasan PLTU batu bara yang dimatikan, Bhima mengatakan tidak akan ada relokasi industri. Artinya, potensi timbulnya pengangguran bisa dihindari. "Itu bisa dicegah kalau komitmen investasi EBT dan local content (tingkat komponen dalam negeri/TKDN) dijaga di dalam negeri," kata Bhima.

Namun, Bhima menggarisbawahi bahwa EBT yang dikembangkan seiring pensiun PLTU batu bara ini adalah pembangkit yang benar-benar bersih. Ia mengecualikan sejumlah EBT, seperti pembangkit nuklir, CCS, teknologi co-firing, serta geothermal karena menurutnya menuai banyak konflik. "Jadi, yang masuk adalah pembangkit tenaga surya, hidro, mikrohidro, biogas, angin, dan pengolahan energI sampah," tuturnya.

Lebih lanjut ihwal dampak ekonomi, Bhima mengatakan pensiun dini PLTU batu bara dan percepatan pembangkit EBT bakal menyerap tenaga kerja sebanyak 639.269 orang. Penduduk miskin bisa berkurang 153.755 orang dan laba pelaku usaha meningkat Rp 44 triliun. Sementara itu, PDB Jawa Barat naik Rp 7,4 triliun dan Banten naik Rp 1,9 triliun.

Ketimpangan antarwilayah, kata dia, juga bisa turun dari 0,74 menjadi 0,73 dalam dua tahun. Adapun estimasina, tahun pertama sebagai tahun penutupan dan tahun kedua ketika pembangkit EBT diinstalasi. "Kalau diperpanjang sampai pensiun, ketimpangan juga akan semakin turun."

Pilihan Editor: 5,4 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan, WP Pribadi Ditunggu Sampai Maret