Pengusaha Ungkap Penyebab Beras Langka di Retail Modern: Diserbu Caleg

Rabu, 28 Februari 2024 16:40 WIB

Aktifitas pekerja ditengah harga beras dipasaran naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapenas) menetapkan HET beras untuk wilayah zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp. 10.900 dan beras premium Rp. 13. 900, Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan kalimantan Rp. 11.500 dan beras premium Rp. 13.800 dan untuk zone 3 Maluku dan Papua Rp. 14.800. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Billy Haryanto, mengungkap, kelangkaan stok beras kemasan 5 kilogram di sejumlah retail modern karena dibeli oleh calon legislatif atau Caleg menjelang Pemilu 2024.

"Kemarin kan beras langka di retail diberitakan. Itu betul. Karena diserbu Caleg . (Beras kemasan) Yang 5 kilogram. Biasanya yang beli Jabodetabek Dapil-nya," ujar Billy dalam keterangannya di Pasar Induk Beras Cipinang pada Rabu, 28 Februari 2024.

Billy menyebut, sebenarnya sejumlah Caleg ingin membeli beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC. Namun, produsen beras tidak mampu memenuhi permintaan sejumlah Caleg tersebut karena waktu yang terbatas.

"Banyak yang mesan di sini Caleg itu, tapi enggak mampu produsen karena waktu enggak cukup, akhirnya beli di modern market," kata dia.

Billy mengungkap, ketika Caleg memborong beras di sejumlah ritel modern, pembatasan pembelian beras premium belum berlaku. Karena itu, sejumlah Caleg dapat membeli beras kemasan 5 kilogram dalam jumlah yang banyak.

Advertising
Advertising

Menurut Billy, pemesanan beras dalam jumlah besar itu sudah dilakuakn sejak awal masa kampanye. Namun, ia tak memastikan lebih lanjut apakah pesanan beras dalam jumlah besar itu dilakukan untuk kampanye.

Adapun Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia alias Aprindo sebelumnya mengakui peretail kesulitan memperoleh pasokan beras premium lokal kemasan lima kilogram. Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey menjelaskan penyebabnya.

"Keterbatasan suplai beras tersebut disebabkan saat ini belum masa panen yang diperkirakan terjadi pada pertengahan Maret 2024," ujar Roy dalam keterangan resminya kemarin.

Kelangkaan diperparah dengan dengan belum masuknya beras SPHP yang dikemas dan didistribusikan oleh Bulog. Harga eceran beras SPHP, yang kini sudah masuk di retail modern sendiri sebesar Rp 10.900 per Kg. Jauh di bawah harga eceran tertinggi beras premium reguler, yaitu Rp 13.900 per kilogram di Jawa.

YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan Editor: Bos Bapanas Jamin Harga Beras Turun Menjelang Ramadan: Minggu Ini Panen Lokal Dimulai

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

12 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

3 hari lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

3 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya