TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar RI di Canberra menggelar promosi batik di Balai Kartini, Australia. Agenda tersebut dilaksanakan melalui Atase Perdagangan Canberra bersama Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI).

"Promosi batik ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang menguntungkan antara diplomasi kebudayaan dan perdagangan untuk membawa citra positif Indonesia di kancah internasional,” kata Atase Perdagangan KBRI Canberra, Agung Haris Setiawan, lewat keterangan tertulis pada Rabu, 28 Februari 2024.

Agung mengungungkapkan beberapa butik di Canberra telah menunjukkan minat pada produk batik yang dipromosikan. Agung mencatat potensi transaksi mencapai Aus$ 15-20 ribu atau sekitar Rp 150-200 juta.

Acara promosi batik ini terdiri atas peragaan busana dan lokakarya membatik. Lebih dari 120 peserta hadir dalam acara tersebut, termasuk Duta Besar perempuan, anggota Association of Spouses of Heads of Mission (ASHOM) anggota Women International Club (WIC), pebisnis atau pemilik butik, dan diaspora pelaku usaha di Canberra.

Pada gelaran tersebut, Gee Batik yang dipimpin Ketua APPMI DIY Sugeng Waskito memperkenalkan motif abstrak kontemporer yang dipadukan dengan elemen klasik Jogja. Sementara Adewani Lubis dari Dewani Batik mengangkat keindahan Borneo dalam koleksinya. Hadir pula Essy Masita dari Maharani Persada menampilkan tekstil tradisional Indonesia dengan sentuhan modern dalam koleksinya yang bertajuk Maharani Persada.

Agung mengatakan kerja sama antara Pemerintah DIY dan Atase Perdagangan memungkinkan fasilitas bebas ongkos kirim produk UKM Yogyakarta ke Australia. Tujuannya, ucap Agung, untuk mendukung penetrasi produk baru, terutama untuk produk usaha kecil dan menengah seperti batik.

Delegasi APPMI juga dijadwalkan berkunjung ke Melbourne dan mengikuti Indonesia Modest Fashion Week Melbourne (IMFWM) pada 1 sampai 5 Maret 2024 mendatang. IMFWM yang telah menjadi partner dari Melbourne Fashion Festival nantinya diikuti 19 desainer Indonesia.

Pilihan Editor: Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali