Dukung Keuangan Syariah, OJK Dorong Spin Off Unit Usaha Syariah dan BPRS Melantai di Bursa

Senin, 26 Februari 2024 15:06 WIB

Pekerja melakukan pengecekkan celana legging yang siap di pasarkan di kawasan Semper, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan KUR sebesar Rp 11,9 triliun kepada 119.948 pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tercatat mulai dari Januari hingga November 2023. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mengembangkan sektor jasa keuangan syariah. Untuk itu Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya akan melakukan penguatan struktur dan daya saing perbankan syariah.

“Hal ini dilakukan melalui konsolidasi implementasi spin-off unit usaha syariah atau UUS, serta memperkuat karakteristik keuangan syariah melalui pembentukan komite pengembangan keuangan syariah,” ujar Kiki, sapaan akrabnya, dalam acara peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023, melalui YouTube Bank Indonesia, Senin, 26 Februari 2024.

Dia berharap upaya tersebut dapat menciptakan beberapa bank syariah dengan skala aset yang kompetitif dan industri asuransi syariah yang semanin kuat.

“Kami juga mendorong Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) berkinerja baik dan nantinya kita dorong untuk go public (melantai di bursa) juga,” tuturnya.

Menurut dia, hal tersebut dapat membuat BPRS semakin mengembangkan bisnisnya, sehingga terbentuk ekosistem keuangan syariah yang solid dan merata di seluruh Indonesia.

Advertising
Advertising

“Tidak hanya bertumpu pada kinerja bank syariah di perkotaan saja,” tuturnya.

Selain itu, OJK juga turut meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Kiki menyebut OJK telah menyiapkan sejumlah arah dan prioritas kebijakan, yaitu akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah, pengembangan model interaksi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan stakeholder terkait.

“Agar program literasi dan inklusi keuangan syariah dapat semakin efektif, masif, dan merata, kami mengharapkan dukungan seluruh pihak termasuk Bank Indonesia dan seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan syariah lainnya,” kata dia.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: Cara Membatalkan Tiket Kereta Api Cepat Whoosh dan Syaratnya

Berita terkait

OJK Cabut Izin Usaha Fintech TaniFund, Begini Kronologi Lengkapnya

8 jam lalu

OJK Cabut Izin Usaha Fintech TaniFund, Begini Kronologi Lengkapnya

OJK akhirnya mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund). Bagaimana kronologi lengkapnya?

Baca Selengkapnya

BTN Persilakan Nasabah Tempuh Jalur Hukum atas Kasus Penipuan oleh Mantan Pegawai

1 hari lalu

BTN Persilakan Nasabah Tempuh Jalur Hukum atas Kasus Penipuan oleh Mantan Pegawai

BTN berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan tidak akan melindungipegawai yang melakukan penipuan dan penggelapan dana

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Investasi Reksa Dana Saham Tidak Direkomendasikan

1 hari lalu

Ini Alasan Investasi Reksa Dana Saham Tidak Direkomendasikan

Tren harga beberapa saham besar menurun, investasi di reksa dana saham pun terdampak.

Baca Selengkapnya

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

5 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

5 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

6 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

7 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

7 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

9 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya